"Reshuffle" Tak Libatkan KPK, Kalla Sebut Penelusuran KPK Tak Disertai Bukti

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa hasil penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap rekam jejak calon menteri selama ini tidak jelas. Kalla menilai tidak ada bukti yang disertai KPK dalam laporan penelusurannya tersebut.

"Iya, dulu juga enggak jelas apa artinya itu merah, kuning, dan merah, kuning. Tidak ada bukti-buktinya juga dan banyak yang kemudian ternyata tidak punya dasar yang baik, merah, kuning, merah, kuning itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo tidak lagi melibatkan KPK dalam merombak kabinet. Lagi pula, menurut Kalla, para menteri baru yang ditunjuk Presiden tidak tersangkut kasus hukum.

"Teorinya, ada enggak di antara calon itu yang tersangkut perkara? Sedang tersangka atau pidana, kan tidak ada, tidak ada yang tersangkut, tidak ada tersangka, tidak ada terpidana kan," ucap dia.

Presiden Joko Widodo mengganti lima menteri dan seorang pejabat setingkat menteri. Pelantikan mereka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Pada awal pembentukan Kabinet Kerja sekitar 10 bulan lalu, Jokowi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri rekam jejak calon menteri sebelum mengumumkan susunan kabinet. Hal itu untuk memastikan para menterinya "bersih" dari kasus korupsi. Namun, cara tersebut tidak dilakukan pada reshuffle kabinet kali ini.

Pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, Jokowi sebelumnya tidak meminta KPK untuk menelusuri rekam jejak mereka yang akan masuk Kabinet Kerja. Indriyanto menganggap bahwa permintaan Presiden ke KPK untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri bukanlah suatu kewajiban. Menurut dia, penyusunan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi.

Mereka yang dilantik Jokowi adalah Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut akan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang ia jabat sebelumnya.

Kemudian, ekonom Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo.

Selanjutnya, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Sofyan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dilantik sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago. Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dilantik sebagai Menko Perekonomian.

Adapun politisi senior PDI-P Pramono Anung dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Pramono menggantikan posisi Andi Widjajanto.