JK Minta Polri Tidak Buat Kepala Daerah Ketakutan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.

Demikian disampaikan Kalla di sela-sela acara pengarahan terhadap Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia terkait pilkada serentak di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).

"Beliau menyampaikan, jangan sampai proses penegakan hukum di polisi ini menimbulkan ketakutan di pengambil kebijakan, misalnya kepala daerah," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengutip pernyataan Kalla, Rabu siang.

Kalla, lanjut Anton, mengaitkan pernyataannya dengan tingkat penyerapan anggaran negara yang hingga saat ini baru 23 persen. Menurut Kalla, hal itu disebabkan ketakutan para pengambilan kebijakan dikriminalisasi oleh kepolisian.

Kalla khawatir, ketakutan atas penegakan hukum yang diiringi dengan rendahnya daya serap anggaran itu berimbas negatif kepada pembangunan. (Baca: Kapolri Tanya soal UU Pilkada, Kapolres Diam hingga Celingak-celinguk)

"Ya, bayangkan saja kalau semua leader atau kepala daerah takut ambil keputusan, akan mati negeri ini," ujar Anton.

Salah satu anggota Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Nasser yang hadir di acara itu mengatakan bahwa pernyataan Kalla itu sangat keras dan tegas. Bahkan, bisa dikatakan "menampar" muka Polri.

"Saya jadi penasaran, apa komentar Kapolri (Jenderal Pol Badrodin Haiti) atas pernyataan Wapres itu," ujar Nasser.

Kalla memberikan pengarahan kepada para Kasatwil selama sekitar 20 menit. Namun, acara tersebut berlangsung tertutup. (Baca: Kepada Para Pimpinan Polri, JK Prediksi Tak Ada Konflik Besar Saat Pilkada Serentak)

Beberapa pejabat negara yang hadir antara lain Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad.