Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelantikan Menteri Diawali dengan Pelantikan Rano Karno sebagai Gubernur Banten

Kompas.com - 12/08/2015, 13:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo melantik menteri baru pada Rabu (12/8/2015) siang di Istana Negara, Jakarta. Sebelum melantik menteri, Presiden Joko Widodo terlebih dulu melantik Rano Karno sebagai Gubernur Banten, menggantikan Atut Chosiyah yang dipidana karena kasus korupsi.

Menteri yang akan dilantik hari ini adalah politisi senior PDI-P Pramono Anung, mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, mantan Menko Perekonomian pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, dan mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Thomas Lembong.

"Kepada menteri yang akan dilantik, mohon menempati tempat yang disediakan. Acara geladi bersih segera dimulai," kata pembawa acara pelantikan di Istana Negara.

Keempat nama yang akan dilantik itu telah hadir di Istana Negara bersama dua nama lain yang disebut akan bergeser ke pos kementerian, Sofyan Djalil dan Luhut Pandjaitan. Pelantikan dilakukan oleh Presiden Jokowi dan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pelantikan menteri ini digelar setelah selesainya acara pelantikan Rano Karno sebagai Gubernur Banten. Rano menggantikan Atut Chosiyah yang diberhentikan karena menjadi terdakwa kasus korupsi. Setelah dilantik, Rano akan menjabat sebagai Gubernur Banten sisa masa jabatan 2015-2017.

"Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata Rano mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Presiden Jokowi.

Hadir juga dalam acara pelantikan ini pimpinan sejumlah lembaga tinggi negara dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

Ikuti live streaming Kompas TV mengenai pergantian dan pelantikan menteri Kabinet Kerja berikut ini:

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com