Zulkifli Pilih Penundaan Pilkada daripada Jokowi Terbitkan Perppu

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan partainya berusaha mengajukan calon di wilayah yang masih memiliki calon tunggal kepala daerah. Namun, apabila hingga hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran, PAN tetap tidak memiliki partai koalisi, maka PAN pasrah jika pilkada di wilayah tersebut harus ditunda hingga 2017.

"Ya, risiko," kata Zulkifli saat ditanyakan masih ada calon tunggal menjelang berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran, Selasa (11/8/2015).

Zulkifli mengatakan, partainya sudah berusaha maksimal dengan niat baik untuk mengajukan calon. PAN sudah menerbitkan tujuh rekomendasi di seluruh wilayah yang masih memiliki calon tunggal. Namun, surat rekomendasi itu harus pula disertakan dengan kepastian mitra koalisi di daerah.

Jika koalisi tidak didapatkan, maka Zulkifli mengimbau pemerintah tak memaksakan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengatasi masalah calon tunggal. (baca: PKS: Tak Ada Kondisi Darurat Terbitkan Perppu Pilkada)

"Saya nggak setuju perppu, lebih baik revisi undang-undang, bahwa calon yang tidak ada lawan misalnya rakyat boleh memilih setuju atau tidak," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya belum mau berkomentar soal masih adanya calon tunggal. Jokowi ingin menunggu dulu hingga pendaftaran ditutup. (baca: Jokowi: Jangan Tanya Pilkada sampai Masa Perpanjangan Selesai)

Hari Selasa ini menjadi kesempatan terakhir bagi partai politik yang belum mengusung pasangan bakal calon kepala daerah di enam daerah yang masih memiliki bakal calon kurang dari dua pasangan untuk mendaftarkan pasangan yang mereka usung. Sejumlah partai berjanji memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya. (baca: Soal Calon Tunggal, Surya Paloh Pertanyakan Tanggung Jawab Ketum Parpol)

Sebelumnya, ada tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon. Daerah itu adalah Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), serta Kabupaten Pacitan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur).

Namun, kemarin ada satu pasangan bakal calon mendaftar di Pacitan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hanura yang memiliki sembilan kursi di DPRD Pacitan mengusung Bambang Susanto dan Sri Retno Dhewanti.