Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Buka Opsi Dirikan Partai Politik

Kompas.com - 04/08/2015, 00:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis


MAKASSAR, KOMPAS.com
 — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, Muhammadiyah membuka opsi mendirikan partai politik baru di Tanah Air. Opsi tersebut merupakan satu dari tiga opsi peran Muhammadiyah dalam kancah politik nasional.

Pada opsi pertama, ia menjelaskan, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Meski nantinya menjalankan aktivitas politik, orientasi yang akan dibangun berbasis politik moral atau politik amar makruf nahi mungkar.

"Dalam hal ini, Muhammadiyah tidak terpengaruh sama sekali terhadap politik kekuasaan, dan hubungan dengan parpol dilakukan melalui pendekatan menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol," kata Din saat Sidang Pleno I Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Senin (3/8/2015).

Ia menambahkan, dalam pileg ataupun pilpres, Muhammadiyah akan bersikap netral. Namun, Muhammadiyah tetap berpihak pada nilai-nilai kebenaran, tanpa harus takut terpinggirkan.

Opsi kedua, kata dia, Muhammadiyah mendirikan parpol baru sebagai sebuah amal usaha. Jika tidak, Muhammadiyah mengembangkan sebuah "hubungan khusus" dengan parpol tertentu sebagai parpol utama.

"Bedanya dengan yang pertama, persyarikatan menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. Adapun yang kedua, partai memiliki independensi, dan hubungan dengan Muhammadiyah bersifat aspiratif," ujarnya.

Sementara itu, opsi ketiga, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Namun, saat pileg ataupun pilpres, Muhammadiyah akan mendukung calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah.

"Tentunya dengan syarat mereka mempunyai sifat amanah, memiliki kecakapan, integritas moral, dan kapasitas intelektual, serta loyal dan peduli pada organisasi Muhammadiyah," ujarnya.

Ia menambahkan, pada opsi ketiga ini, Muhammadiyah akan bersikap rasional dan ad hoc. Hal ini tergantung pada individu atau parpol yang akan dipilih kelak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com