Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Jokowi, Oesman Sapta Kritik Mentan

Kompas.com - 31/07/2015, 11:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta Odang mengkritik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kritik itu dilontarkan di hadapan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Musyawarah Nasional VIII di Asrama Haji Jakarta, Jumat (31/7/2015).

"Kalau mau jadi menteri pertanian, cintai petani. Kalau tidak, diganti itu," kata Oesman.

Saat ditanya mengenai alasan dia mengkritik Amran, Oesman menolak membeberkannya. Namun, ia mengaku sangat kecewa karena Amran tidak menghadiri acara pembukaan Munas HKTI.

Saat hadir dalam acara ini, Presiden Jokowi hanya didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. Dalam acara tersebut, pimpinan MPR, Zulkifli Hasan dan Mahyuddin, juga turut hadir.

"Datang ke HKTI saja tidak sanggup, bagaimana mau urus pertanian," ucapnya.

Kritik dari Oesman itu langsung ditanggapi oleh Presiden Jokowi. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Amran tidak dapat hadir dalam acara pembukaan Munas HKTI karena sedang bertugas di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Pak Mentan sudah minta izin ke saya. Kalau tidak saya sampaikan, Mentan nanti akan dimarahi terus oleh HKTI," seloroh Jokowi.

Meski demikian, Oesman masih tidak puas dengan penjelasan Jokowi. Bagi dia, ketidakhadiran Amran dalam Munas HKTI memberikan persepsi buruk tentang keberpihakan pemerintah kepada petani.

"Presiden pasti akan membela anak buahnya yang salah. Kalau soal perlu di-reshuffle atau tidak, itu kewenangan Presiden," ucap Oesman.

Munas VIII HKTI mengambil tema "Majukan Pertanian, Budayakan Petani, Wujudkan Kedaulatan Pangan". Acara ini diikuti sekitar 700 peserta yang merupakan pimpinan dan utusan pengurus pusat dan provinsi serta kabupaten/kota, serta utusan pemuda tani dan wanita tani.

Munas ini merupakan agenda lima tahunan yang digelar untuk menetapkan kepengurusan baru, penyempurnaan AD/ART, dan penetapan program HKTI periode 2015-2020, serta merumuskan rekomendasi sesuai kebutuhan dalam rangka mengupayakan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com