Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Zulkifli: MPR Senantiasa Mengusahakan Musyawarah Mufakat

Kompas.com - 14/07/2015, 15:04 WIB
advertorial

Penulis

Kompas.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan memiliki pengalaman panjang bersama masyarakat Batak. Saat pertama ke Jakarta untuk bersekolah misalnya, ia sudah ditolong orang batak. Ceritanya, ketika itu sekolah sudah tutup, karena sama-sama dari Sumatera, sang kepala sekolah yang berasal dari Batak akhirnya menerima Zulkifli sebagai salah satu murid.

Sejak itu hubungan Zulkifli dengan masyarakat Batak makin rekat. Ini dibuktikan dengan banyaknya kawan-kawannya yang berasal dari batak. Bahkan ketika berbulan madu, Zulkifli memilih danau Toba sebagai daerah berliburnya.  

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat membuka sosialisasi empat pilar MPR RI di kalangan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), pada Senin (13/7/2015). Acara tersebut berlangsung di gedung Sopo Marpingkir HKBP, jalan Damai nomor 1, Cakung Cilincing. Ada dua narasumber yang menyampaikan malahnya pada acara tersebut yaitu pimpinan Fraksi Partai Gerindra MPR Martin Hutabarat dan Sekjen MPR RI Eddie Siregar. Pada kesempatan tersebut, Zulkifli juga berkesempatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman sosialisasi empat pilar MPR, antara MPR RI dengan HKBP.

Dalam sambutannya, Zulkifli mengatakan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sekalipun banyak suku, agama, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Namun semua tetap sama dan bisa menjadi apapun seperti yang dikehendaki.

"Ahok yang Tionghoa bisa menjadi gubernur DKI Jakarta, sementara ketua DPRD NTT merupakan seorang muslim, itulah Indonesia. Asal dipilih oleh masyarakat, maka tidak boleh ada pembatasan meski suku, ras dan agamanya berbeda", kata Zulkifli menambahkan.

Inti dari ajaran Pancasila menurut Zulkifli adalah kekeluargaan, kebersamaan, tolong menolong dan gotong royong serta  musyawarah mufakat. Karena itu ke depan tidak boleh lagi ada menang-menangan, termasuk kelompok mayoritas kepada minoritas.

"Itulah yang saat ini dipegang dan diperjuangkan MPR, karena itu  setiap keputusan yang diambil oleh MPR dilakukan secara musyawarah mufakat", kata Zulkifli menambahkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com