Mengembalikan Marwah KPK

JAKARTA, KOMPAS - Pada 2 Juli 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Morotai Rusli Sibua untuk diperiksa sebagai tersangka kasus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, saat itu, Rusli tidak hadir dengan alasan dia minta penundaan pemeriksaan.

KPK pun kembali memanggil Rusli pada Selasa (7/7/2015). Dia kembali tak datang. Rusli hanya mengutus pengacaranya, Ahmad Rifai, untuk ke KPK dan mengatakan, ketidakhadirannya saat ini karena tengah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.

Melihat alasan Rusli, keesokan harinya, Rabu, penyidik KPK menjemput paksa Rusli di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan. Rusli lalu diperiksa selama 6,5 jam. Setelah itu dia langsung ditahan.

Tak jauh berbeda dengan Rusli, KPK juga menahan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Sebelumnya, Ilham sempat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya hakim PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi menyatakan, langkah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah.

Hakim PN Jakarta Selatan Yuningtyas Upiek Kartikawati, dalam putusannya, juga mengabulkan permohonan Ilham. Upiek menyatakan, KPK tak cukup bukti menetapkan Ilham sebagai tersangka.

Namun, KPK tetap ngotot menyidik kasus dugaan korupsi Ilham. Jika dalam kasus Budi Gunawan, KPK kemudian melimpahkan berkasnya kepada Kejaksaan Agung, dalam kasus Ilham, KPK mengambil jalan melingkar. KPK tetap mematuhi putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan Ilham dengan mencabut surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Ilham. Namun tak berapa lama kemudian, KPK mengeluarkan sprindik untuk Ilham.

Atas langkah KPK ini, Ilham kembali mengajukan permohonan praperadilan. Kali ini, KPK tak ingin lagi kalah karena tak menyiapkan bukti-bukti penersangkaan Ilham di praperadilan. Kuasa hukum KPK menyiapkan bukti yang dibutuhkan hakim praperadilan jika sewaktu-waktu diminta menunjukkan. Praperadilan kali ini akhirnya menolak permohonan Ilham.

Sehari setelah PN Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Ilham, KPK memanggilnya sebagai tersangka. Ilham pun datang ke KPK. Seusai diperiksa, KPK pun langsung menahan Ilham.

Sebelum Rusli dan Ilham ditahan, ada satu kepala daerah lagi yang juga ditahan KPK setelah diperiksa menjadi tersangka. Dia adalah Bupati Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Budi Antoni Aljufri, dan istrinya, Suzanna Budi Antoni. Budi dan Suzanna menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Budi dan Suzanna disangka menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar agar memenangi sengketa pilkada Empat Lawang.

Tak seperti sejumlah tersangka korupsi di KPK yang akhir-akhir sering kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan, Budi dan Suzanna langsung datang memenuhi panggilan pertama pemeriksaan mereka sebagai tersangka pada Senin lalu. Padahal belum genap seminggu keduanya diumumkan KPK sebagai tersangka. Namun setelah keduanya diperiksa, KPK pun langsung menahan mereka.

Tak mudah kalah

Ketegasan KPK terhadap sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi ini seperti hendak menyatakan, marwah lembaga anti korupsi ini harus dikembalikan.

Kekalahan KPK dalam tiga kali sidang praperadilan, yaitu dalam permohonan yang diajukan Budi Gunawan, Ilham, dan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo, membuat sejumlah tersangka korupsi yang ditetapkan KPK juga mencoba mengajukan permohonan praperadilan.

Menghadapi hal ini, KPK menyadari, dibutuhkan sinyal ketegasan agar para tersangka yang mereka tetapkan tak menganggap KPK mudah dikalahkan sebagaimana dalam beberapa kali "pertarungan" praperadilan. Hanya saja, ketegasan ini baru tampak pada tersangka dengan kekuatan politik yang tak terlalu besar. Mereka hanya kepala daerah tingkat dua.

Ada tersangka korupsi KPK yang menang di praperadilan dan KPK hingga kini belum dapat menjangkaunya kembali, yakni mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo. Hadi menang di praperadilan. Bahkan putusan hakim praperadilan, menyatakan KPK harus menghentikan penyidikan terhadap Hadi. Sesuatu yang tak mungkin dilakukan KPK karena UU melarang KPK menghentikan penyidikan.

KPK melawan putusan praperadilan Hadi dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung setelah sebelumnya banding mereka atas putusan tersebut ditolak pengadilan. Di kasus Hadi inilah, marwah KPK akan betul-betul dipertaruhkan. (KHAERUDIN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Juli 2015, di halaman 5 dengan judul "Mengembalikan Marwah KPK".