MK Langgengkan Politik Dinasti, Parpol Dituntut Lebih Selektif

"Tidak harus semuanya dibebankan kepada KPU selaku pelaksana undang-undang, tetapi juga menjadi bagian menyeluruh dalam konteks parolnya itu sendiri. Parpol harus lebih selektif jika ada unsur petahana yang maju ya harus diseleksi apakah benar-benar kredibel," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (11/7/2015).

Ferry menyampaikan bahwa KPU akan sangat terbantu sehingga tinggal melakukan verifikasi atas calon yang telah melalui saringan internal parpol. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Riza Patria menyampaikan bahwa pihaknya telah mengimbau pimpinan partai politik untuk tidak mengusung calon yang berkerabat dengan petahana kecuali calon tersebut benar-benar berkualitas.

Komisi II juga telah meminta media dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan edukasi masyarakat agar berani mengungkapkan jika ada penyalahgunaan yang dilakukan petahana untuk mendukung pencalonan kerabatnya.

Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai yang paling penting dilakukan adalah mengawasi lebih ketat kemungkinan penyalahgunaan yang dilakukan petahana.

"Karena petahana punya akses untuk melakukan penyalahgunaan," ucap dia.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Muttaqiem Pratama menyampaikan bahwa pengawasan petahana yang dilakukan selama ini belum cukup mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Pasalnya, menurut dia, petahana melakukan penyalahgunaan melalui jalur yang seolah legal. Contohnya saja dalam proses penyaluran bantuan sosial yang cenderung meningkat jelang pilkada.

"Proses yang dilakukan petahana melalui jalur legal, pemanfaatakan APBD prosesnya jelas kok, pengajuannya sesuai proses, tetapi ada timing pendistribusiannya yang mendekati pemilu," tutur Heroik.

Atas dasar itu, Heroik mengusulkan agar sistem pemilu serentak ke depannya harus direkayasa sedemikian mungkin sehingga membatasi pencalonan kerabat petahana. Di samping itu, perlu terus didorong demokrasi di internal partai politik.

"Saya kurang sepakat ketika memberatkan masyarakat kurang cerdas karena pelaku pemilih sangat dikontruksi kandidat dan sistem pemilu kita," kata Heroik.