Pegiat HAM Tolak Pembentukan Tim Rekonsiliasi oleh Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegiat hak asasi manusia menolak pembentukan tim rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mereka berpendapat bahwa penyelesaian kasus HAM berat tidak cukup hanya dengan meminta maaf.

"Maaf dan memaafkan hanya bisa dalam dua pihak yang setingkat. Tapi dalam kasus HAM, ada korban ada pelaku. Adalah hak korban untuk rekonsiliasi dan pemaafan, tapi itu tidak bisa dipaksa. Seolah-olah mengajak rukun, tapi kejahatannya tidak mau diakui," ujar rohaniwan Franz Magnis Suseno, dalam jumpa pers di Sekretariat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Salah satu tokoh HAM, HS Dillon, berpendapat bahwa upaya pengakuan dan permintaan maaf dari pemerintah bagi para korban HAM belum cukup untuk membayar segala pengorbanan yang dirasakan para korban.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan adanya upaya hukum berupa pengadilan HAM bagi para pelaku pelanggaran HAM. (baca: Komnas HAM Bantah Bujuk Rayu Korban untuk Setujui Rekonsiliasi)

Hal serupa juga diutarakan Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi. Menurut dia, selain harus ada pengakuan bersalah dari para pelanggar HAM, sebelum dilakukan upaya rekonsiliasi, pemerintah harus menjalankan suatu mekanisme hukum.

Hendardi menilai, ada kekeliruan dalam pembentukan tim rekonsiliasi oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Seharusnya, kedua lembaga tersebut melakukan penyidikan dan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM berat masa lalu. (baca: Komnas HAM: Ada yang Ingin Rekonsiliasi, Ada yang Tidak)

"Rekonsiliasi setelah ada kesimpulan kasus itu sulit ditemukan. Yang dilakukan Jaksa dan Komnas HAM justru memilih rekonsiliasi di awal dan menegasikan yuridis," kata Hendardi.

Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya mengatakan, pemerintah berupaya untuk mewujudkan proses rekonsiliasi dengan korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Setidaknya, ada tiga tahapan yang akan dilalui jika proses rekonsiliasi berjalan. (baca: Pemerintah Upayakan Rekonsiliasi dengan Korban Pelanggaran Berat HAM)

Tiga tahapan rekonsiliasi itu yakni pernyataan bahwa ada pelanggaran HAM, dilanjutkan dengan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, kemudian diakhiri dengan permintaan maaf negara kepada korban atau keluarganya.

Prasetyo mengatakan, keputusan apa pun pasti menimbulkan pro dan kontra. Namun, kesepakatan yang ada merupakan langkah terbaik.

Anggota komite disepakati sebanyak 15 orang. Komite yang berada langsung di bawah Presiden ini terdiri dari unsur korban, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan Polri, purnawirawan TNI, dan beberapa tokoh masyarakat yang kompeten dalam penegakan HAM.