Komnas HAM Bantah Bujuk Rayu Korban untuk Setujui Rekonsiliasi

Kompas.com - 06/07/2015, 11:23 WIB
Keluarga korban pelanggaran HAM saat datang ke Kantor Transisi pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (28/8/2014). Indra Akunto/Kompas.comKeluarga korban pelanggaran HAM saat datang ke Kantor Transisi pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siti Noor Laila membenarkan, timnya telah bertemu sejumlah korban pelanggaran berat HAM di masa lalu, baru-baru ini. Pertemuan itu dalam rangka agenda pemerintahan Joko Widodo menuntaskan perkara-perkara tersebut.

"Kami sudah bertemu korban 1965, keluarga aktivis yang dihilangkan paksa dan korban Talangsari," ujar Siti ketika dihubungi Kompas.com, Senin (6/7/2015).

Siti menampik tudingan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontas) Haris Azhar yang menyebut bahwa tim mengondisikan korban pelanggaran berat HAM untuk menyetujui upaya rekonsiliasi secara diam-diam. Menurut Siti, tidak mungkin Komnas HAM bertindak demikian. (baca: Kontras Nilai Komnas HAM Kondisikan Korban untuk Setujui Rekonsiliasi)

"Tak mungkin ada unsur bujuk rayu agar korban setuju rekonsiliasi. Pertemuan itu untuk memastikan usulan korban atau keluarga menuntaskan kasus pelangggaran HAM, benar-benar terakomodasi," ujar Siti.

Siti mengaku bahwa pihaknya sedikit tidak enak hati dengan korban atau keluarganya. Pasalnya, pertemuan itu selalu diulang-ulang setiap ganti pemerintahan tanpa menghasilkan suatu keputusan penuntasan kasus. (Baca: Kontras: Seolah-olah Negara Hadir Lewat Rekonsiliasi, Padahal Tidak!)

Namun, pada pemerintahan Joko Widodo ini, Siti dan jajaran Komnas HAM mempunyai keyakinan pemerintah serius menuntaskan perkara pelanggaran berat HAM di masa lalu. Oleh sebab itu, timnya giat bekerja untuk berkomunikasi kembali dengan korban atau keluarganya di penjuru Indonesia. (Baca: Upaya Rekonsiliasi Dinilai Hanya untuk Memenuhi Janji Kampanye Jokowi)

"Kami masih akan bertemu lagi korban atau keluarga kasus pelanggaran berat HAM dalam waktu dekat ini," ujar Siti.

Siti memastikan, tim belum memutuskan cara apa yang akan dilakukan untuk menuntaskan perkara-perkara tersebut, apakah jalur yudisial atau non yudisial. Ia enggan memberi komentar terkait pernyataan Jaksa Agung M Prasetyo dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang lebih dahulu menyebut jalur rekonsiliasi (nonyudisial) adalah jalur yang ditempuh.

"Saya tidak akan menjawab (komentar Jaksa Agung dan Kapolri). Yang jelas, kami meyakini penyelesaian pelanggaran berat HAM akan lebih maju dari pemerintahan sebelumnya," ujar Siti. (baca: "Kenapa Giliran Bicara Rekonsiliasi Jaksa Agung 'Getol' Sekali?")



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Nasional
Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Nasional
Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Nasional
Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Nasional
Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Nasional
Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Nasional
Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan 'Jogo Siswa' dengan Temui Murid

Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan "Jogo Siswa" dengan Temui Murid

Nasional
Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Nasional
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

Nasional
Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Nasional
Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X