Komnas HAM: Ada yang Ingin Rekonsiliasi, Ada yang Tidak

Kompas.com - 06/07/2015, 12:21 WIB
Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila (kiri) bersama komisioner, Siane Inriani menunjukan video tindak kekerasan saat penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Polri di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3/2013). Hasil penyelidikan Komnas HAM merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian RI untuk menindaklanjuti porses hukum terhadap pelaku kekerasan dan meminta LPSK memberi perlindungan untuk korban dan saksi dalam peristiwa yang terjadi di Poso tahun 2007 tersebut. 

KOMPAS/LUCKY PRANSISKAKetua Komnas HAM, Siti Noor Laila (kiri) bersama komisioner, Siane Inriani menunjukan video tindak kekerasan saat penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Polri di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3/2013). Hasil penyelidikan Komnas HAM merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian RI untuk menindaklanjuti porses hukum terhadap pelaku kekerasan dan meminta LPSK memberi perlindungan untuk korban dan saksi dalam peristiwa yang terjadi di Poso tahun 2007 tersebut.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komnas HAM telah bertemu korban pelanggaran HAM peristiwa 1965, Talangsari dan keluarga aktivis yang dihilangkan paksa. Di antara mereka, ada yang menginginkan rekonsiliasi, ada pula yang tidak.

Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan, korban peristiwa 1965, misalnya. Mereka lebih mengutamakan rekonsiliasi. Sebab, mereka menyadari banyak pelaku yang telah meninggal dunia.

"Mereka cenderung ke arah rekonsiliasi saja. Yang utama bagi mereka itu rehabilitasi nama baik dan pelurusan sejarah supaya tidak ada stempel negatif bagi keluarga dan anak-anak," ujar Siti saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/7/2015).

Sementara, keluarga aktivis yang hilang, lanjut Siti, lebih kepada upaya yudisial. Mereka ingin adanya pengungkapan kebenaran melalui proses hukum. Misalnya, jika keluarganya meninggal dikuburkan di mana dan jika masih hidup berada di mana. (baca: Komnas HAM Bantah Bujuk Rayu Korban untuk Setujui Rekonsiliasi)

Siti dan jajaran Komnas HAM mempunyai keyakinan pemerintah serius menuntaskan perkara pelanggaran berat HAM di masa lalu. Oleh sebab itu, timnya giat bekerja untuk berkomunikasi kembali dengan korban atau keluarganya.

"Kami masih akan bertemu lagi korban atau keluarga kasus pelanggaran berat HAM dalam waktu dekat ini," ujar Siti. (Baca: Kontras: Seolah-olah Negara Hadir Lewat Rekonsiliasi, Padahal Tidak!)

Siti menegaskan, komunikasi dengan korban atau keluarganya itu bukan dalam rangka membujuk agar mereka lebih memilih upaya rekonsiliasi. Komunikasi itu lebih kepada mengkonsolidasikan kembali tuntutan mereka untuk kemudian ditindaklanjuti ke dalam tim.

"Jadi nanti diputuskan, apakah akan melalui jalur yudisial atau non yudisial (rekonsiliasi)," lanjut Siti.

Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya mengatakan, pemerintah berupaya untuk mewujudkan proses rekonsiliasi dengan korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Setidaknya, ada tiga tahapan yang akan dilalui jika proses rekonsiliasi berjalan. (baca: Pemerintah Upayakan Rekonsiliasi dengan Korban Pelanggaran Berat HAM)

Tiga tahapan rekonsiliasi itu yakni pernyataan bahwa ada pelanggaran HAM, dilanjutkan dengan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, kemudian diakhiri dengan permintaan maaf negara kepada korban atau keluarganya.

Prasetyo mengatakan, keputusan apa pun pasti menimbulkan pro dan kontra. Namun, kesepakatan yang ada merupakan langkah terbaik.

Anggota komite disepakati sebanyak 15 orang. Komite yang berada langsung di bawah Presiden ini terdiri dari unsur korban, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan Polri, purnawirawan TNI, dan beberapa tokoh masyarakat yang kompeten dalam penegakan HAM.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X