Komnas HAM: Ada yang Ingin Rekonsiliasi, Ada yang Tidak

Kompas.com - 06/07/2015, 12:21 WIB
Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila (kiri) bersama komisioner, Siane Inriani menunjukan video tindak kekerasan saat penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Polri di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3/2013). Hasil penyelidikan Komnas HAM merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian RI untuk menindaklanjuti porses hukum terhadap pelaku kekerasan dan meminta LPSK memberi perlindungan untuk korban dan saksi dalam peristiwa yang terjadi di Poso tahun 2007 tersebut. 

KOMPAS/LUCKY PRANSISKAKetua Komnas HAM, Siti Noor Laila (kiri) bersama komisioner, Siane Inriani menunjukan video tindak kekerasan saat penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Polri di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3/2013). Hasil penyelidikan Komnas HAM merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian RI untuk menindaklanjuti porses hukum terhadap pelaku kekerasan dan meminta LPSK memberi perlindungan untuk korban dan saksi dalam peristiwa yang terjadi di Poso tahun 2007 tersebut.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komnas HAM telah bertemu korban pelanggaran HAM peristiwa 1965, Talangsari dan keluarga aktivis yang dihilangkan paksa. Di antara mereka, ada yang menginginkan rekonsiliasi, ada pula yang tidak.

Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan, korban peristiwa 1965, misalnya. Mereka lebih mengutamakan rekonsiliasi. Sebab, mereka menyadari banyak pelaku yang telah meninggal dunia.

"Mereka cenderung ke arah rekonsiliasi saja. Yang utama bagi mereka itu rehabilitasi nama baik dan pelurusan sejarah supaya tidak ada stempel negatif bagi keluarga dan anak-anak," ujar Siti saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/7/2015).

Sementara, keluarga aktivis yang hilang, lanjut Siti, lebih kepada upaya yudisial. Mereka ingin adanya pengungkapan kebenaran melalui proses hukum. Misalnya, jika keluarganya meninggal dikuburkan di mana dan jika masih hidup berada di mana. (baca: Komnas HAM Bantah Bujuk Rayu Korban untuk Setujui Rekonsiliasi)

Siti dan jajaran Komnas HAM mempunyai keyakinan pemerintah serius menuntaskan perkara pelanggaran berat HAM di masa lalu. Oleh sebab itu, timnya giat bekerja untuk berkomunikasi kembali dengan korban atau keluarganya.

"Kami masih akan bertemu lagi korban atau keluarga kasus pelanggaran berat HAM dalam waktu dekat ini," ujar Siti. (Baca: Kontras: Seolah-olah Negara Hadir Lewat Rekonsiliasi, Padahal Tidak!)

Siti menegaskan, komunikasi dengan korban atau keluarganya itu bukan dalam rangka membujuk agar mereka lebih memilih upaya rekonsiliasi. Komunikasi itu lebih kepada mengkonsolidasikan kembali tuntutan mereka untuk kemudian ditindaklanjuti ke dalam tim.

"Jadi nanti diputuskan, apakah akan melalui jalur yudisial atau non yudisial (rekonsiliasi)," lanjut Siti.

Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya mengatakan, pemerintah berupaya untuk mewujudkan proses rekonsiliasi dengan korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Setidaknya, ada tiga tahapan yang akan dilalui jika proses rekonsiliasi berjalan. (baca: Pemerintah Upayakan Rekonsiliasi dengan Korban Pelanggaran Berat HAM)

Tiga tahapan rekonsiliasi itu yakni pernyataan bahwa ada pelanggaran HAM, dilanjutkan dengan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, kemudian diakhiri dengan permintaan maaf negara kepada korban atau keluarganya.

Prasetyo mengatakan, keputusan apa pun pasti menimbulkan pro dan kontra. Namun, kesepakatan yang ada merupakan langkah terbaik.

Anggota komite disepakati sebanyak 15 orang. Komite yang berada langsung di bawah Presiden ini terdiri dari unsur korban, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan Polri, purnawirawan TNI, dan beberapa tokoh masyarakat yang kompeten dalam penegakan HAM.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X