Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Minta Masyarakat Arif jika Penetapan 1 Syawal Berbeda

Kompas.com - 06/07/2015, 13:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penetapan 1 Syawal 1436 H berpotensi kembali berbeda. Namun, Lukman meminta agar perbedaan itu disikapi dengan tindakan saling menghargai.

"Tentu sebagai sebuah kemungkinan, kemungkinan ke arah sana terbuka. Walau demikian, bagaimanapun, kita harus menunggu sidang isbat," ujar Lukman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Lukman mengaku tetap mengharapkan agar semua umat Islam di Indonesia bisa memiliki kesamaan pandangan dalam memasuki hari raya Idul Fitri. Namun, kalaupun ada perbedaan, Lukman meminta agar perbedaan itu disikapi dengan arif.

"Kita harus menyikapi dengan arif dan bijaksana karena tentu perbedaan masing-masing memiliki landasan penjelasan masing-masing," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Untuk menjaga keharmonisan dalam perbedaan itu, Lukman mengaku terus menjalin komunikasi dengan semua organisasi masyarakat hingga para ulama.

"Bagaimana kita menyamakan cara pandang kita," imbuh dia.

Penetapan Lebaran atau hari raya Idul Fitri 2015 berpotensi berbeda antara organisasi kemasyarakatan Islam yang satu dan yang lain ataupun dengan pemerintah. Hal itu disebabkan oleh perbedaan dalam penetapan tanggal 1 Syawal 1436 H yang merupakan hari raya Idul Fitri setelah berakhirnya bulan Ramadhan. (Baca: PBNU: Lebaran 2015 Berpotensi Berbeda)

Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU Nahari Muslih di Jakarta, Rabu (1/7/2015) malam, mengatakan, posisi hilal atau bulan sabit pada tanggal 29 Ramadhan saat diadakan rukyatulhilal (pengamatan terhadap bulan sabit muda) tahun ini sangat tipis sehingga kemungkinan tidak berhasil dilihat.

"Posisi hilal sangat tipis, hanya tiga derajat. Oleh karena itu, ada potensi berbeda. Sangat susah melakukan rukyatulhilal pada posisi seperti itu. Sementara itu, yang berpatokan pada hisab (hitungan) menetapkan standar berbeda-beda, seperti Muhammadiyah dan Persis," ujar Nahari Muslih seperti dikutip Antara.

Muhammadiyah telah memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jumat (17/7/2015). Dengan demikian, menurut Muhammadiyah, bulan Ramadhan tahun ini hanya 29 hari.

Sementara itu, NU, seperti biasanya, mendasarkan penetapan 1 Syawal pada rukyatulhilal. Meski hitungan 1 Syawal 1436 H di dalam penanggalan NU jatuh pada 17 Juli, tanggal itu tidak serta-merta ditetapkan sebagai hari raya Idul Fitri.

Tidak tertutup kemungkinan, NU menggenapkan Ramadhan menjadi 30 hari jika tim rukyat yang disebar di sejumlah daerah tidak berhasil melihat hilal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com