Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Tak Elok Partai Demokrat Berkeinginan Ada di Kabinet

Kompas.com - 05/07/2015, 18:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyadari, banyak pembicaraan di publik soal kemungkinan partainya bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, dia menegaskan, Partai Demokrat tak akan masuk dalam kabinet, dan memberikan kesempatan bagi partai koalisi yang ada untuk melakukan perbaikan.

"Memang dibahas isunya macam-macam, apakah Partai Demokrat tidak ikut dalam kabinet? Saya pegang teguh etika politik. Kami beri kesempatan kepada yang menangkan pemilu kemarin. Rasanya tidak elok kalau Partai Demokrat berkeinginan ada di kabinet," ujar SBY di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu (5/7/2015). 

Presiden keenam RI itu mengatakan, posisi Partai Demokrat sudah jelas akan terus mendukung pemerintah mana kala menjalankan aspirasi rakyat. Namun, di sisi lain, Partai Demokrat akan mengkritik apabila ada hal-hal yang tak sesuai dengan aspirasi publik.

Dia juga menegaskan, semua kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat diminta untuk tetap loyal kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut SBY, apabila pemerintahan saat ini ingin melakukan perbaikan kabinet, maka yang berhak melakukan itu adalah Koalisi Indonesia Hebat.

"Kalau harus ada perbaikan di tingkat pemerintahan, kabinet, maka yang mendapat mandat rakyat itulah, teman-teman PDI-P dengan parpol yang ada, dalam pemerintahan Pak Jokowi yang emban tugas, yang harus melakukan perbaikan. Kami dukung perbaikan ke arah itu," ucap SBY.

Isu perombakan kabinet belakangan ini gencar terdengar. Partai koalisi pendukung pemerintah pun mulai kencang menyuarakan perlunya reshuffle. PDI-P bahkan meminta Jokowi untuk menarik partai-partai lain di luar koalisi untuk masuk ke dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan agar Jokowi bisa memiliki kekuatan dukungan politik yang cukup.

Di sisi lain, meski belum mau menjawab secara gamblang kemungkinan melakukan reshuffle, Jokowi berulang kali melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pihak. Misalnya, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif. Syafii, yang kerap menjadi teman diskusi Jokowi, mengaku dipanggil ke Istana untuk membahas soal perombakan kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com