Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Terus Dorong Pemilu dengan Proporsional Tertutup

Kompas.com - 02/07/2015, 09:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kembali mendorong agar pemilihan umum menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem ini dianggap tepat dilakukan khususnya untuk pemilu legislatif.

"Sistem proporsional tertutup lebih simple, lebih hemat, tinggal bagaimana partai mengurutkan nomor calonnya dengan benar-benar tersistem," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, di Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2015).

Hasto mengatakan, pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka terbukti menimbulkan sejumlah masalah. Ia menyebutkan, beberapa kelemahan dari sistem proporsional terbuka adalah boros dari segi anggaran dan sangat menguras tenaga karena banyak diwarnai kompetisi yang tidak sehat, bahkan terjadi di antara caleg dari partai yang sama.

Ia khawatir potensi terjadinya konflik akan semakin besar saat pemilu digelar serentak. Selain itu, kata Hasto, sistem proporsional terbuka juga tidak menjamin caleg yang lolos ke DPR RI atau DPRD memiliki kompetensi yang memadai. Ia merujuk banyaknya anggota legislatif yang terpilih hanya karena mengandalkan popularitas, tetapi tidak memiliki pemahaman dan kemampuan menjalankan fungsi legislatif dengan memadai.

"Praktik proporsional terbuka sejauh ini tidak menjamin hasil yang bagus, lebih banyak praktik teman makan teman juga di internal partai," ujarnya.

Hasto mengungkapkan, PDI-P mulai meyakinkan partai lain mengenai penyederhanaan pemilu melalui sistem proporsional tertutup. Meski belum mendapatkan dukungan konkret, ia yakin usulan PDI-P ini akan diterima.

Menurut Hasto, keraguan pada sistem proporsional tertutup dapat ditepis dengan diterapkannya prasyarat dasar untuk memastikan objektivitas partai dalam menyusun calegnya. Dengan demikian, kekhawatiran terjadinya oligarki dapat langsung terbantahkan. PDI-P mulai menapakinya dengan membentuk sekolah partai.

Melalui sekolah itu, seluruh caleg dan calon kepala daerah diberi pembekalan ilmu pemerintahan, skema penyusunan anggaran yang efektif dan lainnya dengan mentor dari internal dan eksternal partai.

"Proporsional tertutup membuat sistem pemilu jadi lebih sederhana, mempercepat pendidikan politik publik, dan fungsi partai benar-benar berjalan," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com