KPK Segera Serahkan Memori PK atas Praperadilan Hadi Poernomo

"Dalam satu atau dua hari inilah, selain Sabtu dan Minggu," ujar Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Johan mengatakan, Biro Hukum KPK telah menyusun memori PK dan sudah diterima pimpinan. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sehingga disusun lagi oleh Biro Hukum untuk disempurnakan.

"Ternyata kemarin saya cek lagi ada yang diperbaiki materinya," kata Johan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo terhadap KPK. Dalam putusannya, hakim Haswandi menyatakan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Hadi batal demi hukum dan harus dihentikan. Ini karena penyelidik dan penyidik KPK yang saat itu bertugas mengusut kasus Hadi sudah berhenti tetap dari kepolisian dan kejaksaan.

Mereka juga dinilai belum berstatus sebagai penyelidik dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) meski telah diangkat secara resmi oleh KPK. KPK menganggap putusan tersebut membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasalnya, dalam putusan praperadilan sebelumnya yang mempersoalkan keabsahan penyidik KPK, hakim memutuskan pengangkatan penyidik KPK adalah sah.

Menurut KPK, dalam banyak tindak pidana, penyelidikan bisa dilakukan oleh aparat bukan Polri, seperti dalam kasus tindak pidana kehutanan, lingkungan, imigrasi, pajak, hingga bea dan cukai.

Putusan Haswandi dianggap jadi permasalahan yang serius bagi penegakan hukum, tak hanya soal korupsi. Putusan itu juga berdampak pada kemungkinan tidak sahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum lain karena penyelidikannya tidak dilakukan oleh polisi.