Pembantaran Penahanan Fuad Amin Diawasi Ketat oleh KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi memberi penangguhan penahanan dan persidangan kepada mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji memastikan Fuad berada dalam pengawasan ketat oleh tim penyidik KPK.

"Pada pembantaran, selalu tetap dalam pengawasan tim penyidik dan evaluasi tim dokter yang akan membatasi," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Rabu (24/6/2015).

Dengan demikian, kekhawatiran longgarnya penjagaan dan penghilangan alat bukti terhadap Fuad dapat dihindari. Indriyanto mengatakan, saat ini Fuad masih menjalani pemeriksaan oleh tim medis. Namun, KPK belum mendapatkan laporan mengenai perkembangannya.

"Masih diperiksa oleh tim yang berada di sana dan belum mendapat laporan. Tapi tetap akan diusut sesuai aturan," kata Indriyanto.

Sebelumnya, penahanan Fuad dibantarkan lantaran menjalani pemeriksaan medis untuk penyakit jantung, prostat, dan hernia di Rumah Sakit Omni Internasional, Jakarta Timur. Pembantaran penahanan Fuad dilakukan selama satu bulan terhitung mulai Selasa (23/6/2015).

Hakim ketua Mochamad Muchlis menilai, kondisi kesehatan Fuad terus memburuk sehingga tidak memungkinkan untuk menjalani sidang. "Persidangan ini tidak bisa dilanjutkan karena kondisi terdakwa. Semata-mata faktor kesehatan terdakwa," kata Muchlis.

Sejak awal persidangan, Fuad telah mengeluhkan kondisi kesehatannya, termasuk kanker prostat yang dideritanya. Penyakitnya tersebut membuat Fuad harus bolak balik ke toilet sehingga sidang pun diskors berkali-kali. Karena kondisi kesehatan Fuad yang buruk, KPK memindahkannya dari rutan KPK ke rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Dalam surat penetapan Majelis Hakim Tipikor, dilampirkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Klinik RSPAD Gatot Subroto tertanggal 12 Februari 2015. Selain itu, ada juga surat resume medis dan hasil pemeriksaan kesehatan pada 27 Maret 2015, serta surat hasil pemeriksaan kesehatan pada 8 Mei 2015 dan 12 Mei 2015.

Fuad selaku Ketua DPRD Bangkalan saat itu diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur, dan proyek-proyek lainnya. Ketika menjadi Bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2013, Fuad diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur, dan perbuatan penerimaan lainnya.

Tak hanya itu, Fuad juga didakwa melakukan pencucian uang atas fee yang diterimanya selama menjadi Bupati Bangkalan hingga tak lagi menjabat posisi tersebut.