Indonesia Dicoret dari Daftar Negara yang Lemah Atasi Dana Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah maju yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi pendanaan terorisme telah diakui oleh Financial Action Task Force (FATF).

Pengakuan itu ditandai dengan mengeluarkan Indonesia secara keseluruhan dari daftar negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti-pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme atau dari proses tinjauan International Cooperation Review Group (ICRG) FATF pada pertemuan pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane, Australia, tanggal 21 sampai 26 Juni 2015.

Dalam pertemuan FATF tersebut, delegasi RI yang dipimpin oleh Dirjen Multilateral Kemenlu RI Hasan Kleib telah menyampaikan kepada para negara anggota FATF berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperkuat rezim pemberantasan pendanaan terorisme.

Penguatan legislasi nasional Indonesia dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta melalui pembuatan peraturan bersama antara Kemenlu RI, Kepolisian RI, PPATK, BNPT, dan Mahkamah Agung yang telah diundangkan pada tanggal 11 Februari 2015 dan telah ditempatkan dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 231.

Peraturan bersama ini berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2013.

"Upaya yang dilakukan Indonesia ini, selain demi kepentingan nasional, juga merupakan bentuk kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan dunia dengan memutus sumber pendanaan untuk kegiatan terorisme," kata Hasan Kleib, Senin (22/6/2015).

Sebelumnya, pada pertemuan pleno FATF bulan Februari 2015, Indonesia telah berhasil dikeluarkan dari public statement/black list (PS) FATF ke grey list area.

Indonesia masuk dalam PS FATF sejak Februari 2012 karena dinilai memiliki kelemahan strategi dalam rezim pendanaan terorisme.

PS FATF merupakan sumber terbuka yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada lembaga keuangan dari seluruh negara agar dapat bertransaksi dengan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dengan negara yang dimasukkan dalam PS tersebut.

Dengan berhasil dikeluarkannya Indonesia dari daftar dan keseluruhan proses tinjauan ICRG FATF, diharapkan semakin memperlancar berbagai transaksi perbankan atau keuangan dari dan ke Indonesia.

Indonesia dalam kaitan ini bukan anggota FATF. Namun, keterlibatan Indonesia pada FATF adalah karena Indonesia merupakan anggota dari Asia Pacific Group on Money Laundrying, yang mana termasuk dalam associate members dari FATF melalui Asia Pacific Group on Money Laundrying. (Edwin Firdaus)