MA Didesak Buat Aturan untuk Batasi Kewenangan Hakim Praperadilan

"MA sebaiknya mengeluarkan peraturan mengenai hukum acara praperadilan. Misalnya mengenai sejauh mana pemeriksaan, apa saja yang dibuktikan, dan bagaimana upaya-upaya hukumnya," ujar peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Menurut Miko, tidak adanya aturan hukum acara pidana yang spesifik berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang oleh hakim. Bahkan, hakim dapat menggunakan argumentasi pribadi dalam putusan praperadilan. Ia mencontohkan, putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi, dalam gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Jenderal Pajak, Hadi Poernomo.

Dalam putusannya, Haswandi menilai penyelidikan KPK tidak sah, karena penyelidik KPK yang mengusut perkara Hadi bukan berasal dari instansi Polri maupun kejaksaan sehingga dianggap ilegal. Haswandi juga memutuskan agar KPK menghentikan penyelidikan terhadap Hadi.

Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Ester mengatakan, Haswandi telah memutus hal non prosedural yang pembuktiannya hanya relevan dilakukan pada sidang pokok perkara. Ia menyebut putusan Haswandi sebagai penyelundupan hukum, karena dianggap melampaui kewenangan, dan tidak mempertimbangkan kewenangan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik, penyidik, yang diatur dalam Pasal 43 dan 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Koalisi Masyarakat Sipil berharap agar MA segera merespons perkembangan putusan praperadilan yang dilakukan beberapa hakim, terutama di PN Jakarta Selatan. MA juga diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap hakim Haswandi, untuk memastikan keabsahan putusannya pada praperadilan Hadi Poernomo.

"Hari ini KPK dihajar habis-habisan, tetapi dalam waktu dekat, penegak hukum lainnya akan mengalami hal serupa," kata Miko.