Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Srikandi" Pansel Diharapkan Jadi Motivasi Perempuan Lain Daftar Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 22/05/2015, 12:40 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kehadiran sembilan perempuan sebagai anggota Panita Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan bisa mendorong tokoh perempuan lainnya untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Dengan demikian, kemungkinan adanya perempuan yang menjadi pimpinan KPK periode selanjutnya lebih besar.

"Hadirnya sembilan perempuan sebagai anggota Pansel KPK diharapkan juga akan memotivasi perempuan-perempuan yang selama ini mendedikasikan diri dalam pemberantasan korupsi untuk beramai-ramai mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPK. Sehingga, ada keterwakilan perempuan Komisioner KPK pada periode yang akan datang," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Koalisi mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang memilih sembilan perempuan sebagai anggota Pansel. Koalisi percaya para tokoh perempuan ini bisa membawa perbaikan dan penguatan KPK yang dimulai dari proses seleksi calon komisioner.

"Dilihat dari pengalaman panjang dan reputasi anggota pansel yang dikenal obyektif, profesional, dan bersih, diharapkan dapat memilih calon-calon komisioner yang profesional, bersih, dan adil gender," ujar Dian. (Baca: Ini Profil Sembilan "Srikandi" Pansel KPK)

Selama ini, para perempuan dinilai turut berperan dalam menanamkan nilai antikorupsi, terutama di lingkungan rumah tangga. Diharapkan, Pansel Pimpinan KPK bisa turut menjadi pemantik kebangkitan KPK dan perlawanan terhadap korupsi.

Pada Kamis (21/5/2015), Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama anggota Pansel KPK. Mereka adalah Destry Damayanti (ekonom, ahli moneter) sebagai ketua merangkap anggota, Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara) sebagai wakil ketua merangkap anggota, dan Harkristuti Harkrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM) sebagai anggota.

Anggota lainnya adalah Betti Alisjabana (ahli teknologi informasi dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar pidana ekonomi), Supra Wimbarti (ahli psikologi), Natalia Subagio (pakar pemerintahan dan birokrasi), Diani Sadiawati (ahli hukum), dan Meuthia Ganie Sadiawati (sosiolog). (Baca: Tunjuk 9 "Srikandi" di Pansel KPK, Jokowi Beri Pesan Serius ke DPR)

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pemilihan nama-nama Pansel KPK itu berdasarkan sejumlah kriteria, yakni integritas, kompetensi, dan keberagaman keahlian dari 40 nama yang diusulkan beberapa pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com