Fadli Zon Ingin Menkumham Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo tak perlu ragu untuk segera melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Semakin lama reshuffle dilakukan, maka kinerja pemerintahan tidak akan kunjung membaik.

"Saya dari satu bulan lalu, saya sudah minta ada reshuffle. Saya sudah mengatakan reshuffle diperlukan. Banyak (anggota) kabinet tidak perform, masyarakat banyak yang kecewa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Fadli mengatakan, reshuffle sangat diperlukan, khususnya untuk menteri yang ada di bidang hukum dan ekonomi. Menurut dia, hukum di Indonesia menjadi tidak stabil setelah Jokowi menjabat. Dia pun mencontohkan dualisme partai politik yang saat ini terjadi di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Salah satu kekisruhan ini kan sumbernya memang dari Menkumham Yasonna Laoly," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Hal yang sama, kata Fadli, terjadi di bidang ekonomi. Ekonomi saat ini, menurut dia, sedang terpuruk dan membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara lain. Hal tersebut bisa dilihat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

"Padahal, saat ini kan sedang tren ekonomi global, tapi ekonomi kita justru memburuk," ujar Fadli.

Namun, berbeda dengan menteri di bidang hukum, Fadli enggan menyebut secara spesifik menteri di bidang ekonomi yang harus di-reshuffle. Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengisyaratkan bakal ada reshuffle dalam beberapa bulan ke depan.

Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet. Untuk tujuan itu, Kalla menilai diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya. (Baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet). Adapun Jokowi enggan berkomentar soal wacara reshuffle kabinet. (Baca: Jokowi: Isu "Reshuffle", Tanya ke Pak JK)