Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Kalau Kader Langgar Aturan Wajar Dipecat

Kompas.com - 21/04/2015, 14:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai wajar ada sejumlah kader daerah yang dipecat. Sebab, kata dia, kader daerah tersebut sudah melanggar aturan yang diberlakukan oleh partai.

"Kalau mereka tidak sesuai dengan aturan partai, jangankan DPC, Ketum saja kita pecat," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Ruhut membantah bahwa pemecatan tersebut terkait dengan dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali sebagai Ketua Umum pada Kongres Demokrat mei mendatang. Menurut dia, SBY sudah memiliki dukungan yang cukup dari berbagai kader daerah dan tak perlu melakukan pemecatan untuk memenangkan persaingan.

"Pak SBY itu 90 persen didukung, jadi bisa aklamasi," ujarnya.

Tiga pimpinan Demokrat tingkat kabupaten/kota yang dipecat, kemarin sudah melayangkan somasi terhadap SBY. Pencopotan jabatan tersebut membuat mereka terancam kehilangan hak suara dalam Kongres Partai Demokrat pada Mei mendatang.

Ketiga pimpinan Demokrat yang melayangkan somasi itu adalah Dendy Kukuh Santoso (sebelumnya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pasuruan), Dadik Risdaryanto (sebelumnya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya), dan Basuki sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk.

Ketiganya dicopot dari jabatannya dan diganti oleh pelaksana tugas pada akhir Agustus 2014 melalui SK yang ditandatangani oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan serta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Somasi ini teguran hukum. Kalau kita tidak menegur, tidak akan paham kesalahannya," kata Rio Ramabaskara selaku kuasa hukum dan yang mewakili tiga kader Demokrat tersebut, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2015).

Baca juga: Tak Terima Dicopot, Tiga Kader Demokrat Somasi Pimpinan Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com