Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terima Dicopot, Tiga Kader Demokrat Somasi Pimpinan Demokrat

Kompas.com - 20/04/2015, 14:30 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pimpinan pusat Partai Demokrat disomasi oleh kadernya sendiri. Somasi dilayangkan oleh tiga pimpinan Demokrat tingkat kabupaten/kota yang mempertanyakan alasan pencopotan jabatan sehingga terancam kehilangan hak suara dalam Kongres Partai Demokrat pada Mei mendatang.

Ketiga pimpinan Demokrat yang melayangkan somasi itu adalah Dendy Kukuh Santoso (sebelumnya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pasuruan), Dadik Risdaryanto (sebelumnya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya), dan Basuki sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk.

Ketiganya dicopot dari jabatannya dan diganti oleh pelaksana tugas pada akhir Agustus 2014 melalui SK yang ditandatangani oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan serta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Somasi ini teguran hukum. Kalau kita tidak menegur, tidak akan paham kesalahannya," kata Rio Ramabaskara selaku kuasa hukum dan yang mewakili tiga kader Demokrat tersebut, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2015).

Rio menuturkan, para kliennya baru menyadari telah dicopot dari jabatannya dan diganti oleh pelaksana tugas sekitar November 2014. Informasi tersebut diperoleh saat akan melakukan legalisasi SK pengangkatan kepada Kesbangpol Linmas.

"Jadi, kaget, tahunya saja dari Kesbangpol Linmas karena tidak pernah ada surat penjelasan yang sampai ke klien kami," ujar Rio.

Ia menegaskan, tujuan dari somasi ini adalah untuk menggugah pengurus pusat Partai Demokrat agar memberi penjelasan mengenai masalah yang membuat tiga kliennya diganti oleh pelaksana tugas.

Setelah itu, Rio juga meminta ketiga kliennya direhabilitasi dan dikembalikan hak hukum serta hak politiknya terkait hak suara dalam Kongres Partai Demokrat.

"DPP harus sadar bahwa mereka salah. Lalu, soal hak yang melekat, hak hukum dan politik, apalagi mau kongres, harus dikembalikan hak suaranya," ucap Rio.

Kongres Partai Demokrat rencananya akan digelar di Surabaya mulai 11 Mei 2015. Dalam kongres tersebut, akan digelar pemilihan ketua umum untuk periode 2015-2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com