Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi Calon Kapolri Dipercepat untuk KTT Asia-Afrika

Kompas.com - 14/04/2015, 14:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Uji kepatutan dan kelayakan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Polri di DPR akan dipercepat. Langkah itu dilakukan agar tak bertabrakan dengan acara Konferensi Asia-Afrika yang akan diselenggarakan mulai 19-24 April mendatang. 

"Kita ingin ini cepat selesai, minimal Kamis (16/4) sore, sudah dibawa ke paripurna dan diputuskan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Rencananya, kata Fadli, pada Rabu besok, Komisi III akan berkunjung ke kediaman Badrodin sebagai tahap awal dari uji kepatutan dan kelayakan. Lalu pada Kamis, akan dilangsungkan uji kepatutan dan kelayakan di DPR . 

Komisi III DPR akan langsung melakukan rapat pleno untuk menentukan lolos tidaknya Badrodin. Hasil rapat pleno itu langsung dibawa ke paripurna.

"Paripurnanya jadi yang kita percepat. Semakin cepat kita punya Kapolri baru, semakin baik," ucap Fadli.

Awalnya, rapat pleno baru akan dilangsungkan pada Jumat. Adapun rapat paripurna baru akan dilangsungkan pada Senin pekan depannnya.

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah. Dia mengaku percepatan proses seleksi Calon Kapolri ini adalah permintaan langsung dari Komisi III.

"Kami dapat pesan singkat (SMS) karena ini ada KAA, Komisi III minta paripurna lebih cepat," katanya.

Badrodin diajukan setelah Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan yang sudah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Kapolri. Budi Gunawan sempat ditetapkan tersangka oleh KPK, tetapi belakangan Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka itu tidak sah.

Jokowi juga sudah menjelaskan kepada DPR mengapa dirinya mengajukan calon baru Kapolri. (baca: Jokowi Jelaskan ke DPR, Pembatalan Budi Gunawan karena Timbulkan Perdebatan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com