Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi VII: Saya Tidak Berkelahi, tetapi Dipukul

Kompas.com - 09/04/2015, 09:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi akhirnya angkat bicara mengenai perkelahian yang terjadi antara dirinya dan anggota Komisi VII, Mustofa Assegaff, pada Rabu (8/4/2015) kemarin. Menurut dia, insiden yang terjadi di tengah rapat Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said itu bukan perkelahian, melainkan penyerangan secara sepihak oleh Mustofa terhadap dirinya. (Baca: Anggota DPR Berkelahi Saat Rapat dengan Menteri ESDM)

Mulyadi yang merupakan anggota Fraksi Partai Demokrat ini menceritakan, awalnya saat rapat sempat terjadi perdebatan antara dirinya dan Mustofa. Sebagai Wakil Ketua Komisi VII dan pimpinan rapat saat itu, Mulyadi mengingatkan Mustofa agar tidak menggunakan hak berbicaranya terlalu lama. Namun, Mustofa, yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tak mengindahkan imbauan itu.

"Lalu, saya sempat izin untuk ke toilet, tetapi tiba-tiba ketemu dengan Mustofa dan kembali cekcok. Saat itu, sebagai pimpinan rapat hanya sekadar mengingatkan saja kepada Mustofa apa yang dilakukan anggota saat bertanya harus sesuai dengan tatib. Tapi, tiba-tiba Mustofa memukul," kata Mulyadi saat dihubungi, Kamis (9/4/2015).

Mulyadi mengaku tidak melakukan serangan balik terhadap Mustofa. Atas kejadian ini, ia mengaku sudah melapor ke pimpinan Fraksi Demokrat, kepolisian, serta ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Mulyadi berharap Mustofa bisa mendapatkan sanksi atas perbuatannya itu.

"Saya sudah divisum. Ini sudah pidana murni. Bahkan, pimpinan PPP juga sudah meminta maaf," katanya.

Hingga pagi ini, Mustofa belum bisa dihubungi untuk diminta konfirmasinya mengenai kejadian tersebut. Fraksi PPP sudah meminta maaf atas ulah anggotanya itu. F-PPP menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut insiden ini kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. (Baca: Anggotanya Berkelahi, Fraksi PPP Minta Maaf)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com