Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rupiah Terus Turun, Pemerintah Bakal Alami Krisis Kepemimpinan"

Kompas.com - 26/03/2015, 18:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, jika terus-menerus tidak mampu mengangkat perekonomian, maka pemerintah ke depannya diprediksi bakal mengalami krisis kepemimpinan. Hal itu dikatakan Akbar dalam Silaturahmi Tokoh Bangsa yang digelar PP Muhamadiyah di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Menurut Akbar, hingga saat ini kebijakan reformatif yang diambil pemerintah belum mampu menaikkan nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS. Akibatnya, inflasi yang sedemikian tinggi dapat mengganggu perekonomian masyarakat.

"Kalau terus dibiarkan, dollar bisa Rp 17.000-Rp 18.000. Akibatnya, bukan lagi krisis kepercayaan, masyarakat akhirnya ragu akan kemampuan pemimpin," ujar Akbar.

Akbar mengatakan, meski sistem presidensial mencakup aturan bahwa kebijakan pemerintah tidak dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan presiden, reaksi eskalatif dan ancaman serius dikhawatirkan akan timbul. Ini bisa berdampak dalam bidang sosial dan politik, kekuasaan, kepemimpinan, serta legitimasi.

Mantan Menteri Keuangan, Bambang Sudibyo, yang juga hadir dalam silaturahim tersebut mengatakan, semakin lama krisis terjadi, maka krisis kepercayaan akan merembet pada situasi politik. Bambang mengatakan, dalam masa-masa krisis, orang-orang yang tidak merasa puas dikhawatirkan akan melakukan suatu pergolakan.

Untuk itu, menurut dia, langkah kebijakan strategis pemerintah diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari penurunan tingkat ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com