Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mandra Membantah Korupsi Miliaran Rupiah

Kompas.com - 05/03/2015, 19:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pelawak Mandra Naih merampungkan sekitar enam jam proses pemeriksaan sebagai saksi oleh para penyidik Bareskrim pada Kamis (5/3/2015) sore. Mandra mengakui dicecar sebanyak 34 pertanyaan oleh penyidik.

"Ada 8 pertanyaan inti dan 26 subpertanyaan," ujar Mandra di teras Bareskrim Polri, Kamis sore.

Mandra mengaku ditanya soal apa yang telah dilaporkan beberapa waktu lalu ke Bareskrim, yakni tentang dugaan pemalsuan tandatangan di dokumen kontrak. Dokumen yang dimaksud yakni 3 dokumen kontrak penjualan 4 film dari perusahaan milik Mandra, Viandra Production, ke TVRI untuk program siap siar dengan nilai Rp 16 miliar. (Baca: Kepala PPATK Serahkan Langsung LHA Kasus Mandra Ke Kejagung)

Diketahui, Mandra melaporkan dua orang berinisial J dan I yang diduga sebagai broker. Keduanya diduga memalsukan tanda tangan Mandra. Mandra mengatakan, dirinya tidak pernah menandatangani dokumen kontrak tersebut. Mandra juga membantah menerima uang atas dokumen kontrak tersebut. Uang yang dirinya terima hanya uang hasil menjual film bekas sebesar Rp 1,5 miliar.

Mandra pun berharap dengan diusutnya kasus ini oleh Polisi dapat membuktikan bahwa dia tak bersalah dalam jeratan kasus di Kejaksaan Agung. (Baca: Mandra "Si Doel" Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi TVRI)

"Kita yakin keadilan pasti ada. Insya Allah dari pihak kejaksaan mempertimbangkan segala hal. Tinggal situ-situ (masyarakat) percaya apa enggak saya korupsi," ujar Mandra.

Sekadar gambaran, Mandra ditetapkan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Selain Mandra ada dua tersangka lain yakni Direktur PT Media Art Image berinisial IC (Iwan Chermawan) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di TVRI, YKM (Yulkasmir). (Baca: Jadi Tersangka Kasus Korupsi TVRI, Ini Penjelasan Mandra "Si Doel")

Mandra sebagai Direktur Viandra Production ditunjuk langsung oleh Yulkasmir untuk pengadaan program di TVRI. Kejaksaan menemukan dugaan penggelembungan dana pengadaan program tersebut. Ketiga tersangka disangka pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman maksimal, yakni 20 tahun penjara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com