Din Syamsuddin: Berapa Sih Bantuan Australia? Kita Kembalikan!

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mendukung pengumpulan koin untuk membayar bantuan Australia yang diberikan kepada Indonesia saat bencana tsunami di Aceh pada 2004 lalu. Menurut dia, tak seharusnya Perdana Menteri Australia mengungkit kembali bantuan tersebut dan mengaitkan dengan dua warga negaranya yang akan dihukum mati.

"Saya dukung ada yang mengumpulkan koin itu. Berapa sih bantuannya? Kita kembalikan," kata Din di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Menurut Din, pengedar ataupun bandar narkoba sudah menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat. Sebab, banyak masyarakat yang harus direhabilitasi hingga tewas karena terjerat oleh narkoba. Oleh karena itu, menurut Din, langkah pemerintah untuk mengeksekusi terpidana mati narkoba tak boleh surut hanya karena tekanan dari pihak luar. Dia berharap, eksekusi bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Pihak luar tidak boleh mengintervensi, apalagi dengan sinisme mengungkit-ungkit bantuan sumbangan. Ini sungguh naif," ucap Din.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Rabu (18/2/2015), mendesak Indonesia untuk mengingat kontribusi besar Canberra dalam bantuan setelah tsunami dahsyat tahun 2004. Abbot meminta Indonesia membayar kemurahan hati itu dengan membatalkan eksekusi dua warganya yang divonis mati dalam kasus perdagangan narkoba di Bali. (Baca: PM Australia: Balaslah Bantuan Tsunami dengan Batalkan Eksekusi Mati)

Kedua warga negara Australia itu, yakni Andrew Chan (31) dan Myuran Sukumaran (33), adalah pemimpin kelompok perdagangan narkoba yang disebut "Bali Nine".

Merespons hal itu, kelompok yang tergabung dalam Koalisi Pro Indonesia melakukan aksi pengumpulan koin untuk membayar bantuan yang diberikan Australia itu. (Baca: "Australia, Kalau Tidak Ikhlas mending Tidak Usah Ngasih")

"Ini untuk tunjukkan kepada mereka bahwa yang butuh Australia bukan hanya Indonesia, melainkan dia juga butuh kita. Banyak warga kita yang dihukum mati di negara lain, tetapi kita enggak pake ngancem," ujar Andi saat pengumpulan koin di Bundaran HI, Minggu (22/2/2015).

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan bahwa Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop meneleponnya untuk meluruskan pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengaitkan bantuan Australia pasca-tsunami di Aceh dengan rencana eksekusi mati dua warga negara Australia.

Menurut Kalla, dalam pembicaraan pada Kamis (19/2/2015) siang, Bishop mengatakan bahwa Australia tidak bermaksud mengungkit-ungkit bantuan yang diberikan kepada Indonesia terkait tsunami tersebut. (Baca: Menlu Australia Telepon JK, Jelaskan Bantuan Tsunami Tak Ada Kaitan dengan Eksekusi)

Kepada Kalla, Bishop menegaskan bahwa pernyataan Abbott tersebut sebenarnya untuk menekankan bahwa sejak dulu hubungan Indonesia dan Australia terjalin baik.