Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Pramono Anung, Megawati Tiga Kali Mengalah untuk Jokowi

Kompas.com - 04/02/2015, 12:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengungkapkan, setidaknya Presiden Joko Widodo sudah tiga kali berbeda suara dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pengambilan putusan. Dalam perbedaan itu, kata dia, Megawati selalu mengalah dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden yang juga kader PDI-P.

Hal pertama, kata Pramono, terjadi pada saat pembentukan Rumah Transisi Jokowi-JK sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Saya terbuka kalau Bu Mega enggak setuju ide Rumah Transisi," kata Pramono dalam diskusi "Benarkah Jokowi Boneka Megawati?" di Jakarta, Rabu (4/2/2015) siang.

Menurut Pramono, Megawati tidak setuju karena pembentukan Rumah Transisi tak diatur dalam konstitusi. Namun, Megawati tetap menghormati keputusan Jokowi itu.

Kedua, lanjut Pramono, adalah saat pemilihan anggota Kabinet Kerja. Ada beberapa nama yang menurut Megawati tak cocok untuk menjadi menteri.

"Tapi karena Pak Jokowi putuskan, Bu Mega hormati dan tak beri kritik. Saya tahu nama itu, tapi tak etis disampaikan," ucap Anggota Komisi I DPR ini. (Baca: Kata Politisi PDI-P, Jokowi Dihalang-halangi "Brutus" di Istana)

Terakhir, kata dia, adalah terkait pembentukan undang-undang yang diajukan pemerintah ke DPR. Beberapa RUU, menurut Pramono, sudah ditolak secara terbuka oleh PDI-P. Namun, Jokowi tetap ingin agar RUU tersebut dibahas di DPR. Dia mencontohkan RUU Keamanan Nasional yang diajukan Kementerian Pertahanan.

"Posisi sebagai pribadi yang dukung Jokowi, Bu Mega hormati hal tersebut," ucap mantan Wakil Ketua DPR itu. (Baca: Luhut, Andi, dan Rini Bantah Ingin Jauhkan Jokowi dari Partai Pendukung)

Ketiga perbedaan sikap ini disampaikan Pramono untuk membantah anggapan banyak pihak bahwa Megawati mengintervensi Jokowi, khususnya mengenai pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pramono melihat banyak pihak yang berusaha memisahkan Presiden dengan Megawati. Salah satu caranya, kata dia, dengan membenturkan Jokowi dengan Megawati terkait pergantian Kapolri. (Baca: Pramono: Apa Pun Cara Orang, Tak Akan Bisa Pisahkan Megawati dan Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com