Din Syamsuddin Minta Jokowi Pakai Hati Nurani Atasi Kisruh KPK-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mengikuti hati nurani dalam mengatasi masalah kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI.

Dengan menggunakan hati nurani, Presiden tidak perlu takut akan tekanan partai politik karena pasti akan ada jalan keluarnya.

"MUI tidak berurusan dengan BG, BW, BH, dan apa pun. Kami pada tataran moral, secara moral keagamaan kami dorong pemerintah ambil langkah bukan dengan meminta fatwa kepada MUI, tetapi kepada hati nurani," ujar Din di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Din mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Momentum ini seharusnya bisa digunakan Jokowi untuk mengambil keputusan untuk mengatasi kisruh yang berawal dari pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

"MUI harapkan dalam ambil keputusan, selain pertimbangan hukum dan politik, tapi tanyakan kepada sanubari soal masalah-masalah," imbuh dia.

Din memahami bahwa Presiden tengah dalam posisi dilematis lantaran keinginan rakyat berbeda dengan partai koalisi terkait pergantian kepala Polri. Namun, Din yakin, apabila Jokowi mengambil keputusan dengan hati nurani dan disertai istikharah, akan ada jalan keluar.

"Kalau tanya hati nurani, hanya beliau yang tahu. Kalau hati nurani, baiknya tuh di sini. insya Allah, akan ada jalan keluarnya," ucap Din.

Dalam dialog pimpinan MUI dengan Presiden Jokowi tadi, Din mengaku Presiden mengisyaratkan sudah mengambil sikap.

"Beliau katakan akan mengambil keputusan dalam waktu cepat dan tepat," katanya.