Bambang: Kalau Saya Harus Jadi Korban, Saya Ikhlas...

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai, kasus yang disangkakan Bareskrim Polri kepadanya merupakan upaya kriminalisasi. Menurut Bambang, kasus ini hanya fitnah dan rekayasa.

"Kalau saya harus jadi korban agar proses pemberantasan korupsi kuat, saya ikhlas, saya yakin pemberantasan korupsi tidak lemah, tetapi terus berjalan," kata Bambang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (26/1/2015), seusai mengumumkan pengunduran diri sementara yang diajukannya.

Bambang mengundurkan diri setelah ditetapkan Polri sebagai tersangka atas dugaan menyuruh saksi menyampaikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat pada 2010. Saat itu, Bambang masih menjadi pengacara yang berperkara di MK.

Bambang berpendapat, ada upaya sistematis yang dilakukan kelompok tertentu untuk menghancurkan KPK. (Baca: Bambang Serahkan Keputusan Pengunduran Dirinya kepada Pimpinan KPK)

"Ini bukan pelemahan, melainkan penghancuran KPK, sistematis sekali. Siapa pelakunya, pasti akan dikejar. Akan tetapi, kalau pola-pola seperti ini dilanjutkan, ini bukan pelemahan melainkan penghancuran," sambung Bambang.

Kendati demikian, ia yakin upaya pemberantasan korupsi akan jalan terus. Pemberantasan korupsi, kata Bambang, tidak bisa ditaklukkan hanya dengan cara kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. (Baca: KPK Akui Penanganan Perkara Terganggu jika Bambang Diberhentikan)

"Saya yakin kasus ini diada-adakan karena saya melakukan kewajiban penegak hukum karena menyatakan seseorang sebagai tersangka," ucap Bambang.

Ia memohon dukungan publik agar konsisten mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Indonesia, lanjut dia, tantangan pemberantasan korupsi masih luar biasa.

Mengenai langkah Presiden Joko Widodo membentuk tim independen dalam menyikapi ketegangan antara KPK dan Polri, Bambang menghormatinya. Ia menyatakan belum bisa menilai keberadaan tim tersebut karena tim independen itu belum bekerja efektif. (Baca: Ini Tujuan Jokowi Bentuk Tim Independen Sikapi Kisruh KPK-Polri)