Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Desak Bambang Dibebaskan Pukul 21.00 Malam Ini

Kompas.com - 23/01/2015, 21:02 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqqodas mengatakan, KPK dan koalisi masyarakat sipil mendesak kepolisian untuk membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditahan sejak Jumat (23/1/2015) pagi.

"Tadi kami mengadakan rapat. Poin yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto merupakan pelemahan dan kriminalisasi terhadap KPK. Kami minta pukul 21.00 supaya segera dibebaskan," kata Busyro, di Gedung KPK, Jumat (23/1/2015) malam.

Hal yang sama juga disampaikan pengacara senior Todung Mulya Lubis. Menurut Todung, massa yang berkumpul malam ini menuntut untuk Bambang Widjojanto agar segera dibebaskan.

"Karena tidak ada alasan hukum apa pun untuk menahan dan mengkriminalisasi, kami meminta kepolisian untuk tidak melakukan kriminalisasi," ucap Todung.

Selain itu, Todung juga menjelaskan, alasan masyarakat berkumpul di Gedung KPK adalah bukan untuk mendukung Bambang Widjojanto secara personal. Penahanan Bambang dianggap sebagai sebuah kriminalisasi yang bisa mengancam pemberantasan korupsi pada masa depan.

"Kita tidak ingin KPK dilemahkan, dikecilkan, dikerdilkan, oleh kekuatan apa pun. Presiden Jokowi harus turun langsung," ucapnya. 

Bareskrim menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat pagi. Penangkapan Bambang dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi, tahun 2010.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Ronny F Sompie mengatakan, kasus ini ditindaklanjuti Polri berdasarkan laporan dari masyarakat. Menurut Ronny, laporan itu diterima Polri pada tanggal 15 Januari 2015. Dalam laporan disebutkan, ada beberapa saksi yang diminta memberikan keterangan palsu di MK.

Selepas shalat Jumat, Presiden Jokowi sudah memanggil pimpinan Polri ke Istana Bogor. Adapun pimpinan Polri yang terlihat datang ke Istana Bogor adalah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Kepala Bareskrim Irjen Budi Waseso. (Baca: Kabareskrim Budi Waseso Juga Dipanggil Presiden Jokowi)

Selain itu, Presiden juga memanggil pimpinan KPK ke Istana Bogor. Selain pimpinan KPK dan Wakapolri, Presiden juga memanggil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno serta Jaksa Agung HM Prasetyo dalam rapat itu. (Baca: Pimpinan KPK dan Wakapolri Dipanggil Presiden ke Istana Bogor)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com