Anggaran Validasi Data Penerima Bantuan Diusulkan ke Banggar DPR

"Dua hari ini kami bertemu Banggar. Mudah-mudahan disetujui dan masuk ke APBN P 2015," kata Khofifah, saat menjadi narasumber di program Kompasiana TV, Kompas TV, Selasa (20/1/2015).

Khofifah mengatakan, selama ini program-program pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), distribusinya masih menggunakan data lama yang dihitung pada tahun 2011. Padahal, dari tahun ke tahun, sebut Khofifah, data penduduk miskin terus berubah-ubah.

Menurut Khofifah, data tersebut seharusnya sudah dilakukan validasi ulang pada tahun 2014. Namun, menurut Khofifah, anggaran untuk validasi data tersebut belum pernah dianggarkan pada APBN 2014 dan 2015. Khofifah berharap, pembahasan anggaran di DPR dapat selesai pada Februari 2015. Dengan demikian, sebut Khofifah, proses validasi data penerima bantuan sudah bisa dilakukan pada Mei 2015.

Sementara itu, sejak pertengahan Desember 2014, Kementerian Sosial telah menggunakan berbagai perangkat daerah di kabupaten/kota, termasuk dinas sosial di tiap daerah untuk melakukan update data. Proses validasi dilakukan dengan membandingkan data lama dengan warga yang saat ini teridentifikasi sebagai masyarakat kurang mampu.

"Kalau tidak ada dana mau bagaimana? Basis data ini penting. Insya Allah, bulan Mei kita sudah bisa update data," kata Khofifah.