Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso: Di Koalisi, Hanya PKPI yang Minta Pelantikan Budi Gunawan Ditunda

Kompas.com - 19/01/2015, 16:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengungkapkan penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka sempat dibicarakan bersama partai koalisi. Namun, saat itu hanya PKPI yang meminta agar Budi ditunda pelantikannya, sementara partai lain mendorong Presiden Joko Widodo untuk melantik mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

"Yang saya sarankan persis itu (penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan), walaupun saya berseberangan dengan yang lain," ujar Sutiyoso di Istana Kepresidenan, Senin (19/1/2015).

Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menilai, keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Jokowi adalah jalan tengah. Di satu sisi, Presiden tetap menghormati keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah meloloskan Budi. Sisi lainnya, Presiden menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut kasus Budi.

Sutiyoso tidak mau menjelaskan lebih lanjut soal alasan partai lainnya tetap menginginkan Budi Gunawan. Dia hanya meminta agar KPK mempercepat penyelidikan terhadap Budi Gunawan sehingga diperoleh kepastian.

"Kalau sudah jelas semua, baru kita melantik atau dibatalkan pilih yang baru," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, PDI-P, yang menjadi penyokong utama pemerintah, mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Presiden Jokowi untuk menunda melantik mantan ajudan Megawati itu sebagai kepala Polri. PDI-P bahkan tetap berharap agar Budi Gunawan tetap dilantik untuk menjaga kehormatan DPR dan menghindari kegaduhan politik yang mungkin terjadi di parlemen.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun sempat meminta agar Jokowi tetap melantik Budi Gunawan meski sudah berstatus tersangka. Hal tersebut diutarakan Surya seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana pada pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com