JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengungkapkan penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka sempat dibicarakan bersama partai koalisi. Namun, saat itu hanya PKPI yang meminta agar Budi ditunda pelantikannya, sementara partai lain mendorong Presiden Joko Widodo untuk melantik mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu.
"Yang saya sarankan persis itu (penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan), walaupun saya berseberangan dengan yang lain," ujar Sutiyoso di Istana Kepresidenan, Senin (19/1/2015).
Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menilai, keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Jokowi adalah jalan tengah. Di satu sisi, Presiden tetap menghormati keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah meloloskan Budi. Sisi lainnya, Presiden menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut kasus Budi.
Sutiyoso tidak mau menjelaskan lebih lanjut soal alasan partai lainnya tetap menginginkan Budi Gunawan. Dia hanya meminta agar KPK mempercepat penyelidikan terhadap Budi Gunawan sehingga diperoleh kepastian.
"Kalau sudah jelas semua, baru kita melantik atau dibatalkan pilih yang baru," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, PDI-P, yang menjadi penyokong utama pemerintah, mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Presiden Jokowi untuk menunda melantik mantan ajudan Megawati itu sebagai kepala Polri. PDI-P bahkan tetap berharap agar Budi Gunawan tetap dilantik untuk menjaga kehormatan DPR dan menghindari kegaduhan politik yang mungkin terjadi di parlemen.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun sempat meminta agar Jokowi tetap melantik Budi Gunawan meski sudah berstatus tersangka. Hal tersebut diutarakan Surya seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana pada pekan lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.