Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Tunda Pemilihan Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 11/01/2015, 18:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR diminta menunda pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertengahan Januari ini, DPR akan menggelar sidang pleno yang menentukan satu dari dua calon pimpinan KPK.

Dua calon yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan di DPR itu adalah mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Robby Arya Brata.

"Dalam kaitan ini kita melihat DPR sudah sepatutnya menunda proses seleksi calon pimpinan KPK karena ada tiga alasan utama," kata peneliti ICW Laola Ester di Jakarta, Minggu (11/1/2015).

ICW meminta proses seleksi Busyro dan Robby di DPR ditunda hingga masa jabatan empat pimpinan KPK yang ada saat ini berakhir pada Desember mendatang. Menurut ICW, proses seleksi Busyro dan Robby sebaiknya disatukan dengan proses seleksi pengganti empat pimpinan KPK lainnya.

Jangan sampai, kata Laola, proses seleksi calon pimpinan KPK di DPR ini hanya seremonial belaka tanpa memperhatikan kebutuhan KPK. "Proses pemilihan yang mendasarkan pada kebutuhan mengharuskan DPR memilih sekaligus lima calon pimpinan KPK sehingga porsi komisioner yang ideal didapatkan," kata Laola.

Di samping itu, ICW khawatir jika berdebatan antara dua koalisi yang masih terjadi di parlemen akan mendeligitimasi sosok pimpinan KPK yang terpilih nantinya. Hal ini dikarenakan pemilihan bukan dilakukan DPR secara kelembagaan tetapi koalisi partai di DPR.

"Karenanya DPR tak perlu terburu-buru dalam memilih calon komisioner KPK karena pada akhirnya KPK akan menjadi korban perpecahan di parlemen," ucap Laola.

Selain itu, menurut Laola, pimpinan KPK sudah menyatakan bahwa lembaga antikorupsi itu bisa tetap bekerja hanya dengan empat pimpinan sehingga DPR dinilainya tidak perlu terburu-buru menambah satu lagi pimpinan KPK.

Saat ini, posisi satu pimpinan KPK kosong setelah Busyro selesai menjalani satu periode jabatannya. Busyro pun kembali mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK berhadapan dengan Robby. Desember tahun lalu, keduanya mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

Nasional
Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com