Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Kompas.com - 29/05/2024, 18:43 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Darul Siska mengatakan, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah satu langkah yang baik dari pemerintah. 

Meski demikian, dia mengusulkan adanya sosialisasi lebih lanjut mengingat banyak masyarakat yang belum mengetahui secara rinci terkait penggunaan dana Tapera. 

Menurutnya, hal itu memicu kericuhan terjadi di masyarakat sehingga sosialisasi perlu digencarkan agar masyarakat memahami keuntungan dari kebijakan tersebut.

“Cuma saja, kebijakan itu harus dibicarakan dengan baik, disosialisasikan kepada pegawai-pegawai swasta sehingga mereka tidak merasa ujug-ujug (gajinya) dipotong gitu,” katanya melansir dpr.go.id, Rabu (29/5/2024). 

Darul mengatakan, pemerintah perlu menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa uang yang dipotong harus dengan keikhlasan.

Baca juga: Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai: Pendapatan Segitu Saja Malah Dipotong Melulu

“Itu untuk kebaikan masyarakat supaya pada waktu pada nanti suatu waktu bisa punya rumah sendiri,” jelasnya.

Politisi dari fraksi Partai Golkar itu mengatakan, kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan rumah yang layak bagi rakyat Indonesia.

“Intinya semua kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk kebaikan. Ada Tapera itu supaya pada waktunya semua pegawai, semua orang yang sudah bekerja, bisa punya rumah tempat dia tinggal,” katanya. 

Darul mengatakan, rumah sehat merupakan sesuatu yang dibutuhkan orang dan anak supaya bisa tumbuh sehat.  

Dia mengatakan, jika keriuhan di masyarakat didiamkan saja, masyarakat terlena atau tidak berhemat menggunakan uangnya sehingga tidak mempunyai rumah. 

Baca juga: Soal Aturan Iuran Tapera, Anggota DPR: Pekerja Tidak Otomatis dapat Manfaat

“Padahal, kalau mereka enggak punya rumah, risikonya bukan hanya buat dia. Kalau dia punya anak lagi, anaknya bisa kena stunting karena tidak hidup di rumah yang sehat,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa pemerintah berencana untuk mengikutkan pegawai swasta dalam program Tapera. 

Nantinya, gaji dari para pegawai akan dipotong 3 persen untuk iuran Tapera setiap tanggal 10 tiap bulan. Hal ini lantas menimbulkan kegaduhan di berbagai lini masa.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com