JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Agung Laksono, terlalu banyak memberikan syarat dalam upaya mewujudkan islah di internal Golkar. Siti meyakini upaya Golkar untuk islah sulit tercapai.
"Agung Laksono terlalu banyak persyaratan tanpa menginjakkan kaki pada situasi yang sebenarnya," kata Siti, saat dihubungi, Kamis (8/1/2015).
Siti menjelaskan, dalam mengupayakan islah, Golkar pimpinan Agung Laksono dan pimpinan Aburizal Bakrie harus memperkecil perbedaan. Tujuan yang harus diutamakan adalah semangat menjaga dan meneruskan kebesaran Golkar.
"Maka, persyaratannya harus masuk akal, yang secara logika oleh pihak lain dapat diterima. Jangan memberikan syarat seperti membenturkan kepala ke tembok," ujarnya.
Menurut Siti, permintaan kubu Agung yang tak akan dipenuhi oleh kubu Aburizal adalah permintaan Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih dan masuk dalam barisan partai pendukung pemerintah.
Bagi Siti, Golkar bergabung dengan KMP karena tidak mendapat respons dari PDI Perjuangan saat ingin menjajakan peluang koalisi pada Pemilu Presiden 2014. (Baca: Kubu Aburizal Tolak Permintaan Kubu Agung untuk Keluar dari KMP)
"Kalau hanya alasan sepihak, pasti akan deadlock, islah jadi hanya sekadar basa-basi dan konflik Golkar akan berakhir di pengadilan," ucapnya.
Sebelumnya, perundingan menuju islah dilakukan pada 23 Desember 2014. Perundingan akan kembali digelar pada sore nanti di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi.
Masing-masing kubu mengutus juru rundingnya dan menyepakati beberapa poin, di antaranya adalah mendukung pilkada langsung. Namun, soal arah koalisi diyakini tidak akan mencapai kesepakatan. (Baca: Arah Koalisi Tak Sejalan, Islah Kubu Aburizal dan Agung Diprediksi "Deadlock")
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
