Arah Koalisi Tak Sejalan, Islah Kubu Aburizal dan Agung Diprediksi "Deadlock"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Tantowi Yahya memprediksi perundingan antara dua kubu di dalam Partai Golkar akan buntu. Perundingan itu rencananya akan digelar pada Kamis (8/1/2015) sore di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi.

Tantowi menjelaskan, ada dua permintaan dari pengurus Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol yang tidak dapat dipenuhi oleh pengurus Golkar hasil Munas Bali.

Dua permintaan itu adalah keluar dari Koalisi Merah Putih dan masuk sebagai partai pendukung pemerintah. (Baca: Kubu Aburizal Tolak Permintaan Kubu Agung untuk Keluar dari KMP)

Menurut Tantowi, permintaan pengurus Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono tak akan diterima karena bergabung dalam KMP dan mengambil sikap di luar pemerintahan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Munas Bali.

Jika dua sikap itu akan diubah, hal tersebut harus diputuskan dalam forum setingkat munas atau minimal di rapat pimpinan nasional.

"Ini yang membuat perundingan menuju islah nanti sore menurut saya akan deadlock," kata Tantowi, saat dihubungi, Kamis siang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu melanjutkan, Golkar akan tetap bersama KMP dan mendukung program pemerintah yang sejalan dengan keinginan rakyat dan sesuai dengan mukadimah UUD 1945. Ia memastikan, Golkar saat ini ingin menjadi mitra strategis pemerintah yang kritis dan solutif.

"Berada di luar pemerintahan dan di dalam KMP adalah kehendak peserta munas yang notabene adalah pemilik Partai Golkar. Sikap tersebut tidak bisa dianulir atau diubah oleh juru runding," katanya.

Sebelumnya, perundingan menuju islah dilakukan pada 23 Desember 2014. Masing-masing kubu mengutus juru rundingnya dan menyepakati beberapa poin, di antaranya adalah mendukung pilkada langsung.

Perundingan menemui jalan buntu ketika kubu Agung meminta Golkar keluar dari KMP dan bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintah. (Baca: Kubu Agung Laksono Bekali Juru Runding soal "Harga Mati" Negosiasi)