Pansel Kembali Pertanyakan Kedekatan Calon Hakim MK dengan Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim konstitusi Aidul Fitriciada Azhari kembali dimintai keterangannya terkait kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Pertanyaan itu muncul dari anggota pansel, Refly Harun, sebagai bagian dari pendalaman integritas tiap calon hakim konstitusi.

Konfirmasi dari Aidul berguna untuk memastikan tidak ada hakim konstitusi yang tersandera oleh pihak manapun dalam memberikan sebuah putusan.

"Ada banyak yang ingin saya tanyakan, tapi waktunya terbatas. Apa benar bapak memaksa seorang dekan di UGM untuk menerima Pak Wiranto menjadi mahasiswa S3 UGM?" tanya Refly dalam tes tersebut di Sekretariat Negara, Selasa (30/12/2014).

Aidul langsung membantah pertanyaan Refly. Aidul menjelaskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah ia mencoba mendorong Wiranto untuk melanjutkan studinya dan merekomendasikan mengambil ilmu politik di UGM.

"Bukan memaksa. Tapi hanya mengkomunikasikan. Di situ ada tim, saya mengerti mekanisme, enggak mungkin saya memaksa," jawab Aidul.

Aidul lalu mengungkapkan bahwa dirinya telah bersahabat dengan Wiranto lebih dari 10 tahun lalu. Ia merasa perlu memotivasi Wiranto untuk melanjutkan studinya demi menjaga potensi sebagai calon pemimpin masa depan.

"Kapasitasnya sebagai seorang sahabat. Saya dengan Pak Wiranto tidak seperti atasan dengan bawahan, tapi kami bersahabat dan saya berkewajiban mendorong semua orang untuk sekolah," ungkapnya.

Aidul melanjutkan, ia merekomendasikan Wiranto langsung kepada Pratikno yang saat itu menjabat sebagai Dekan Fisipol UGM. Tapi akhirnya, Wiranto tak diterima di UGM dan berbelok ke Universitas Negeri Jakarta serta mendapatkan gelar doktornya pada tahun 2013 lalu.

Refly lalu menanyakan peran Aidul di lembaga kajian yang didirikan oleh Wiranto, IDe Indonesia. Aidul menjawab lembaga tersebut memang didirikan Wiranto beberapa tahun lalu khusus untuk mengkaji berbagai isu-isu terkini seperti ketahanan nasional dan kajian politik.

Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak masuk sebagai anggota atau dalam kepengurusan Partai Hanura. Ia pastikan, meski hubungannya dengan Wiranto sangat dekat tapi hal itu tak akan mengurangi integritasnya jika nanti terpilih sebagai hakim konstitusi.

"Saya pernah ditawari jadi Dewan Pakar Partai Hanura, tapi langsung saya tolak. Saya ini PNS, tidak mungkin aktif berpolitik," pungkasnya.

Aidul sebelumnya juga ditanyakan kedekatannya dengan Muhammadiyah dan Wiranto dalam tes wawancara seeblumnya. (Baca: Dekat dengan Muhammadiyah dan Wiranto, Calon Hakim Konstitusi Ditanya soal Integritas)