Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Serahkan 1.099 Unit Traktor Tangan kepada Petani di Subang

Kompas.com - 26/12/2014, 11:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis

SUBANG, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.099 unit traktor tangan kepada 19 kelompok tani dan sembilan perwakilan kelompok tani. Penyerahan dilakukan di Lapangan Pertamina Bojong Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang, Jawa Barat, Jumat (26/12/2014).
 
"Sekarang, kami berikan traktor 1.099 unit, nanti tahun depan tambah lagi, mungkin bisa 2-3 kali lipat traktornya," ujar Presiden Jokowi di hadapan ratusan petani yang berkumpul di tengah lahan pertanian.
 
Traktor itu diberikan untuk seluruh petani di Jawa Barat. Adapun, unit traktor yang diberikan bermerek Kubota dan Yamaha Revo.
 
Jokowi mengungkapkan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berjanji meningkatkan produksi berasnya. "Gubernur janji tambah produksi 2 juta ton. Sanggup? Siap? Saya hitung betul loh ini," kata dia. "Siap!" sahut para petani.
 
Untuk mencapai target produksi beras di Jawa Barat itu, Jokowi berjanji akan memperbaiki irigasi. Traktor bagi para petani, sebut Jokowi juga akan ditambah lagi tahun depan.
 
"Karena di Jabar lambungnya ada di sini, kami harapkan ini bisa digunakan dalam rangka menaikkan produksi. Kami tidak mau negara kita impor beras lagi dari luar," ucap Jokowi.
 
Selanjutnya, presiden bersama rombongan akan meneruskan kegiatan blusukan-nya di Subang dengan melakukan dialog dengan para santri. Dialog itu dilakukan di Pesantren Al-Ishlah, Jatireja, Subang.
 
Setelah itu, presiden dan rombongan akan meninjau Sodetan Tarum Timur, Desa Kiara Sari, kecamatan Compreng, kabupaten Subang.
 
 
 
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com