Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Serahkan Hasil Penelusuran Rekam Jejak 11 Calon Dirjen Pajak

Kompas.com - 25/12/2014, 07:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menelusuri rekam jejak 11 nama calon direktur jenderal pajak yang diajukan Panitia Seleksi Calon Dirjen Pajak beberapa waktu lalu. Wakil Menteri Keuangan yang merupakan Ketua Tim Pansel, Mardiasmo, Rabu (24/12/2014) malam, mendatangi Gedung KPK untuk mengambil hasil penelusuran tersebut.

"Kan itu 11, kita tinggal mengerucutkan beberapa. Tadi diberikan analisis sih. Saya dikasih dan kita tangani dengan Pansel nanti," ujar Mardiasmo.

Mardiasmo mengatakan, KPK memberikan beberapa catatan dan masukan terkait 11 calon tersebut. Namun, ia enggan mengungkap apakah ada calon yang dianggap bermasalah oleh KPK dari hasil penelusuran itu.

Selain ke KPK, kata Mardiasmo, Tim Pansel juga mengajukan sejumlah nama calon dirjen pajak ke Badan Intelijen Negara dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk meminta masukan melalui sejumlah penelusuran. Ia mengatakan, hasil penelusuran dari ketiga instansi tersebut akan diakumulasikan sebagai bahan pertimbangan Tim Pansel dalam menyeleksi calon dirjen pajak.

"Dari semuanya, kita tabulasikan dan wawancara kemarin, kita keluarkan sesuai dengan semua informasi yang sudah didapatkan. Terus diambil yang terbaik," kata Mardiasmo.

Pelaksana Tugas Dirjen Pajak ini menyatakan, kemungkinan Senin atau Selasa pekan depan rekomendasi atas 11 nama calon dirjen pajak itu akan diserahkan ke Kementerian Keuangan. Adapun 11 nama calon dirjen pajak yang rekam jejaknya telah ditelusuri KPK ialah sebagai berikut.

1. Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak Catur Rini Widosari
2. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Dadang Suwarna
3. Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Wahyu Karya Tumakaka
4. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Poltak Maruli John Liberty Hutagaol
5. Kakanwil Banten Muhammad Haniv
6. Kakanwil Wajib Pajak Besar Sigit Priadi Pramudito
7. Kakanwil Jawa Tengah Edi Slamet Irianto
8. Kakanwil Jawa Timur I Ken Dwijugiasteadi
9. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan Sumber Daya Manusia Rida Handanu
10. Pelaksana pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Suryo Utomo
11. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan Puspita Wulandari

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com