Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Desak Pemerintah Buat Peta Rawan Bencana

Kompas.com - 19/12/2014, 10:15 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, mendesak pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk segera membuat peta mengenai daerah yang kritis dan rawan bencana.

"Segera membuat peta wilayah mana saja yang rawan bencana, seperti banjir, longsor dan lain sebagainya," kata Agung ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (19/12/2014), seperti dikutip Antara.

Agung menilai, dengan adanya peta bencana, maka masyarakat yang bermukim di wilayah yang menjadi area rawan bencana bisa menjadi lebih waspada.

"Terutama mereka yang bermukim di lereng-lereng yang rawan akan longsor," kata Agung yang baru kembali dari meninjau lokasi bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Pembuatan peta tersebut, kata Agung, bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang dinilai paling memahami karakteristik wilayahnya.

"Bupati atau wali kota dan jajarannya tentu paling tahu mengenai wilayahnya, mana-mana saja daerah yang dianggap rawan bencana segera dipetakan dan diinformasikan kepada masyarakat," kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Sementara itu, terkait kunjungannya ke Banjarnegara, Agung mengatakan bahwa bantuan yang pihaknya berikan bukan bentuk pencitraan. Dalam kunjungannya, dia beserta rombongan membawa tim kesehatan, bantuan logistik, keperluan sanitasi, obat-obatan dan lain sebagainya yang diberikan kepada tiap keluarga di pengungsian.

"Ini murni kepedulian sosial, sudah terbiasa bagi kami melakukan seperti ini tanpa bermaksud pencitraan," katanya.

Agung menjelaskan, "blusukan" ke lokasi bencana telah dia lakukan sejak dahulu. Bahkan, kegiatan tersebut semakin sering dilakukan saat dia menjabat sebagai Menkokesra pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com