Aburizal Bakrie: Pemilu Presiden Bisa Tidak Langsung

KOMPAS.com — Hari Rabu (3/12/2014), Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar untuk periode 2014-2019. Aburizal terpilih memimpin partai itu untuk kedua kalinya setelah semua suara dewan pimpinan daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten serta ormas Golkar mendukung dirinya secara aklamasi.

Munas IX Partai Golkar mencatat sejumlah sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya pada era Reformasi ketua umum Golkar digenggam dua kali berturut-turut oleh orang yang sama. Untuk pertama kalinya pula pada era Reformasi, ketua umum Golkar dipilih secara aklamasi. Selain itu, tidak ada satu pun menteri, Presiden, atau Wakil Presiden yang menghadiri munas itu. Namun, para elite parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) hadir pada acara itu.

Sekitar satu jam setelah munas ditutup pada Kamis (4/12), Kompas mewawancarai Aburizal di Nusa Dua, Bali. Dalam wawancara yang dipenuhi canda tawa ini, Aburizal tampak rileks dan bahagia.

Pak Aburizal sudah berumur 68 tahun. Kenapa masih mau meluangkan waktu untuk partai?

Saya sudah punya semuanya. Saya bisa hanya senang-senang sama cucu dan menikmati harta yang diberikan Allah. Tidak dikritik orang. Namun, saya memilih berbuat sesuatu bagi negeri ini. (Kesempatan) yang ada, ya Partai Golkar.

Kenapa akhirnya Anda memilih jadi ketua umum lagi?

Saya itu tidak kampanye dan mengajukan diri. Bahwa saya dipaksa maju, ya itu hak politik mereka (kader Golkar). Kenapa saya terpilih secara aklamasi? Pertama, karena saya konsisten di KMP. Untuk siapa? Untuk kepentingan daerah. Kedua, karena Golkar diserang sehingga marah dan solid.

Ada pendapat jadi ketua umum lagi itu untuk melindungi bisnis keluarga?

Bagaimana melindunginya? Saya tidak punya bisnis terkait pemerintah atau APBN. Mengapa saya tetap tenang setelah dikritik? Ya saya tidak peduli kata orang. Dikritik jalan terus.

Bagaimana pendapat Anda ketika masalah Lapindo kembali muncul?

Apa salah kita di sana (Porong, Sidoarjo)? Bahkan, kalau bisa, saya mau minta duit dari pemerintah, (saya mau) menagih kembali pemerintah karena ada putusan pengadilan. (Putusan MA No 2710 K/Pdt/2008 tanggal 3 April 2009 menyatakan Lapindo Brantas Inc dan pemerintah tidak bersalah dalam kasus lumpur Porong.)

Apakah Anda punya ambisi menjadi presiden RI 2019-2024?

Jadi ketua umum tak harus jadi presiden. Di luar negeri, ketua umum itu mempersiapkan orang. Lima tahun mendatang Golkar diisi anak-anak muda. Calon presidennya (berusia) 50-55 tahun. Saya dan Pak Akbar (Tandjung) juga akan mempersiapkan kader muda jadi pemimpin nasional. Tak harus jadi presiden, tetapi bisa menteri atau kepala daerah. Kan (kader muda) yang bagus, ada Rizal Mallarangeng, Tantowi Yahya, Nurul Arifin, dan Idrus Marham.

Bagaimana cara mempersiapkan kader muda?

Kita bangun sekolah partai. Ini ide saya, dari yang saya lihat di Beijing. Di sana sekolah partai lebih besar dari ITB. Kalau mau jadi dirjen mesti sekolah tiga bulan, jadi menteri sekolah enam bulan. Mau jadi menteri perdagangan harus juga belajar perdagangan internasional.