JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, akan mempertanyakan alasan Partai Golkar jika partai berlambang pohon beringin tersebut benar-benar menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Penolakan Perppu argumentasi landasannya apa? Harus jelas. Untuk menguatkan demokrasi atau untuk balik ke zaman Orde Baru di mana ada partai dominan yang menguasai?" ujar Rieke kepada Kompas.com, Kamis (4/12/2014).
Rieke menengarai ada rencana tersembunyi di balik penolakan Perppu tersebut. Ia mencurigai adanya politik transaksional dan perebutan kekuasaan di tingkat daerah. Dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie menyatakan dengan tegas sikap partai untuk menolak Perppu Pilkada. Sejumlah kader partai yang menolak munas tersebut menyatakan, penolakan Aburizal terhadap Perppu Pilkada dilakukan karena ia telah menjanjikan kepada pengurus partai di daerah untuk menjadi kepala daerah melalui pilkada tidak langsung.
Rieke mengatakan, keputusan munas partai tidak bisa secara otomatis menjadikan kader sebagai kepala daerah. Jika terjadi demikian, persoalan di daerah atau di tingkat DPRD tidak akan pernah selesai karena erat dengan politik transaksional.
Ia juga yakin bahwa Partai Demokrat akan mempertahankan Perppu Pilkada yang telah dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa akhir jabatannya sebagai presiden. Menurut Rieke, Demokrat tidak akan mudah melakukan kesepakatan dengan partai lain, termasuk Golkar, untuk menolak Perppu yang telah diterbitkan.
"Menurut saya, kontrol rakyat masih cukup kuat mengenai pilkada langsung. Demokrat tidak akan main-main. Saya percaya SBY adalah seorang negarawan," kata Rieke.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.