Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi KPK, Menteri Susi Mengaku Laporkan "Illegal Fishing"

Kompas.com - 03/12/2014, 20:33 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (3/12/2014) malam. Susi mengatakan, tujuan kedatangannya untuk melaporkan soal penangkapan ikan secara ilegal.

"Mau lapor ini, soal illegal fishing," ujar Susi, saat tiba di Gedung KPK, Jakarta.

Susi lantas memperlihatkan print out berita salah satu media online yang diselipkannya di sebuah map tembus pandang. Di bagian judul berita tersebut tertulis "Penangkapan Illegal Fishing Bikin Harga Ikan Turun".

Selebihnya, ia tak berkomentar lagi mengenai maksud kedatangannya.

Akan tetapi, apa yang disampaikan Susi berbeda dengan keterangan Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha. Menurut Priharsa, kedatangan Susi untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Susi melaporkan LHKPN-nya," ujar Priharsa saat dikonfirmasi secara terpisah.

Sebelumnya, Susi pernah menemui Pimpinan KPK untuk berkonsultasi terkait pengisian LHKPN. Saat itu, ia mengaku tak mengetahui jumlah harta kekayaannya karena tidak pernah menghitungnya.

"Saya ini orang yang enggak pernah hitung apa yang saya punya. Saya hanya bekerja saja," ujar Susi, beberapa waktu lalu.

Susi mengatakan, yang mengurus hartanya adalah staf bagian keuangan sehingga ia tidak mengetahui secara pasti berapa total kekayaannya. Menurut Susi, ia hanya memahami tentang untung dan rugi perusahaannya sebagai seorang CEO di Susi Air.

"Saya enggak tahu (nilai harta), enggak pernah ngurus. Yang hitung yang saya punya itu accounting," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com