JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, Golkar siap memberikan perlawanan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno. Hal itu menyusul pernyataan sikap yang dilontarkan Tedjo terkait rencana penyelenggaraan Munas IX Golkar di Bali.
"Kalau pernyataan itu dimaksudkan agar hati-hati, kami hargai. Tapi, kalau itu bentuk intervensi, kami siap memberikan perlawanan," kata Idrus saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/11/14).
Idrus mengatakan, sebagai menteri, seharusnya Tedjo tahu bahwa mekanisme perizinan kepada aparat keamanan untuk penyelenggaraan kegiatan seperti Munas cukup melalui surat pemberitahuan. Surat tersebut, kata dia, sudah diberikan ke Mabes Polri sejak beberapa waktu lalu.
"Bahkan, balasannya sudah ada. Kapolda Bali bahkan sudah menyampaikan rekomendasi," ujarnya.
Sebelumnya, Tedjo meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November. Tedjo memaparkan pertimbangan pemerintah yang meminta Partai Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas IX di Bali.
Pelaksanaan Munas dianggap bertepatan dengan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Jika terjadi kekacauan, kata dia, hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional.
"Kami khawatir akan ada travel warning, Indonesia jadi rugi kan? Saya minta pimpinan Golkar untuk menunda sampai sesuai dengan rencana bulan Januari 2015 di Jakarta. Itu saja sudah," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11/2014) malam.
Namun, Menko Polhukam hari ini membantah telah melarang penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Ia mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Polri agar melarang Golkar menggelar Munas di Pulau Dewata tersebut. (Baca: Menko Polhukam: Saya Hanya Mengingatkan, Kok Dianggap Bersalah?)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
