Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian Diminta Membuat Situs Web Sederhana dan Transparan

Kompas.com - 20/11/2014, 15:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok mendesak seluruh kementerian di Kabinet Kerja untuk membangun situs web dengan format sederhana dan terbuka.

"Kita mendesak Kementerian Keuangan untuk membuat aturan memaksa setiap kementerian membuat situs terbuka ke publik," ujar Jamil di Kempinsky Hotel Jakarta, Kamis (20/11/2014) siang.

Menurut dia, situs web yang sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat merupakan representasi transparansi dan akuntabilitas kementerian itu. Hal itu telah dibuktikan lewat sejumlah penelitian oleh MTI. Yang terjadi saat ini, kata Jamil, banyak laman kementerian yang rumit dan malah menjadi ajang pencitraan sang menteri ketimbang memaparkan program-program andalannya.

"Ada web yang pas dibuka lemotnya bukan main. Untuk mengeklik anggaran saja sulit. Ternyata poin anggaran itu adanya di paling ujung dan harus diklik berkali-kali sampai nemu," ujar dia.

Jamil menyebutkan, sudah seharusnya masyarakat dapat membuka web kementerian itu semudah membuka laci. "Buka, langsung dapat apa yang dimau," ujar dia.

Jamil mencontohkan, situs instansi pemerintah yang terbaik di dunia adalah milik pemerintahan Jerman dan Amerika Serikat. Laman-laman itu bahkan mencantumkan gaji pejabatnya daripada foto para petinggi pemerintahan berfoto di sawah atau lainnya.

Jamil akan melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan secepatnya untuk mewujudkan hal tersebut. Dia berharap pemerintahan yang dibangun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutamakan transparansi dan menerima ide tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com