Gema Hanura Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus menuai penolakan. Kali ini, penolakan berasal dari salah satu organisasi otonom partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yakni Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Ketua Umum Gema Hanura Erik Satrya Wardhana mengatakan, kenaikan harga BBM akan langsung mendorong naikknya harga berbagai bahan komoditas kebutuhan masyarakat.

Kenaikkan harga BBM juga akan menyebabkan naiknya ongkos angkutan penumpang dan barang.

"Gema Hanura mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi," kata Erik di Jakarta, Minggu (16/11/2014).

Erik menyampaikan, BBM bersubsidi merupakan komoditi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hampir 40 persen BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kendaraan roda dua. Sementara, tujuh persen lainnya dikonsumsi oleh kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang.

"53 persen dikonsumsi oleh mobil penumpang, termasuk di dalamnya adalah mobil pribadi dan mobil penumpang lainnya yang digunakan untuk angkutan umum," kata dia.

Erik khawatir, rencana kenaikkan harga BBM bersubsidi ini justru akan semakin menyengsarakan masyarakat kelas bawah. Pasalnya, daya beli masyarakat akan semakin menurun seiring efek domino yang ditimbulkan dari kenaikan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kenaikan harga BBM akan diumumkan setelah Jokowi kembali ke Tanah Air dari lawatan ke luar negeri. (Baca: Jusuf Kalla: Begitu Jokowi Pulang, Kenaikan Harga BBM Segera Diumumkan)

Menurut JK, jumlah kenaikan nanti akan dikalkulasi berdasarkan harga minyak dunia yang turun menjadi sekitar 80 dollar AS dan melemahnya rupiah. (Baca: Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!)

Tujuan pemerintah menaikkan harga BBM adalah mengalihkan subsidi ke konsumtif menjadi produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.