KPK Bantah Ada Calon Jaksa Agung yang Diminta Jokowi untuk Ditelusuri

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengaku, pihaknya belum menerima sejumlah nama calon jaksa agung dari Presiden Joko Widodo untuk ditelusuri rekam jejaknya. Sebelumnya, Jokowi pernah menggandeng KPK untuk melakukan tracking terhadap calon-calon menterinya.

"Sampai hari ini belum ada permintaan. Kemarin konfirmasi ke ketua (Ketua KPK Abraham Samad), kami belum menerima," ujar Johan di KPK, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Johan mengatakan, KPK pun tidak mendesak Jokowi agar melibatkan KPK lagi untuk menelusuri rekam jejak calon jaksa agung. Menurut dia, pelibatan KPK itu merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden.

"Ini kan terserah Pak Presiden apakah mau melibatkan KPK seperti ketika menyeleksi menteri atau tidak," kata Johan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Purdijatno menyatakan bahwa Jokowi telah menyerahkan sejumlah nama calon jaksa agung ke KPK. Menurut dia, Jokowi sangat berhati-hati dalam memilih jaksa agung sehingga pertimbangan dari KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat penting. (Baca: Calon Jaksa Agung Sudah Diserahkan ke KPK untuk Ditelusuri Rekam Jejaknya)

"Oh sudah (diserahkan ke KPK). Jumlah persisnya saya enggak tahu, hanya beliau (Jokowi) sudah serahkan," kata Tedjo.

Seperti diketahui, saat ini ada enam nama yang telah muncul ke publik. Mereka adalah Kepala PPATK Muhammad Yusuf, Deputi UKP4 Mas Achmad Santosa, Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Pembinaan Bambang Waluyo, JAM Pidana Khusus Widyo Pramono, mantan JAM Pidana Umum HM Prasetyo, dan mantan Kepala PPATK Yunus Husein.