JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro mengatakan, membaiknya komunikasi politik dua koalisi sebaiknya tidak membuat Koalisi Merah Putih (KMP) lupa atas janjinya menjadi pengawas pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di parlemen.
"KMP harus memegang janjinya melakukan fungsinya secara baik di parlemen," kata Siti Zuhro melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/10/2014), seperti dikutip Antara.
Siti Zuhro mengatakan, perlu membangun pola relasi eksekutif-legislatif yang efektif dan profesional tanpa harus menonjolkan rasa permusuhan atau saling tidak suka.
"Pola relasi kedua lembaga tinggi negara tersebut adalah formal dan institusional, bukan personal dan informal," kata dia.
Dia mengingatkan, mencairnya ketegangan politik dan teduh serta jernihnya iklim politik di Indonesia tetap memerlukan rasionalitas dan kedewasaan serta kematangan politik para elite.
Sebelumnya, Jokowi telah menjalin komunikasi dengan beberapa petinggi partai lawan politiknya dalam Pilpres 2014 antara lain Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. Prabowo juga bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Luhut Pandjaitan. (baca: Politisi Gerindra: Prabowo dan Luhut Sering Bertemu)
Berbagai spekulasi lalu muncul dengan mengkaitkan penyusunan kabinet mendatang. (baca: Hasto: Pertemuan Prabowo-Luhut Tak Bahas Kabinet)
Siti Zuhro berharap membaiknya hubungan para elite antara Koalisi Indonesia Hebat dan KMP tidak lantas mengurangi rasionalitas dan profesionalitas eksekutif dan legislatif yang seharusnya melakukan 'checks and balances'.
"Kalau semua partai diajak masuk ke pemerintah berarti mekanisme 'checks and balances' akan tak efektif," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.